Infografis
Industri konstruksi dan transportasi, yang keduanya menghadapi kesulitan perekrutan yang serius karena aturan lembur yang lebih ketat, mengalami peningkatan angka kebangkrutan masing-masing sebesar 13,6 persen dan 9,8 persen.
Jumlah kebangkrutan yang terkait dengan kekurangan tenaga kerja melonjak sekitar 80 persen menjadi 289, mencapai rekor tertinggi sejak perusahaan riset tersebut mulai menyusun data kebangkrutan perusahaan pada tahun 2013.
Sedangkan, jumlah kegagalan penerima pinjaman tanpa bunga dan tanpa jaminan berdasarkan program yang diperkenalkan selama pandemi COVID-19 turun menjadi 567 dari 635 pada tahun sebelumnya.
Pada bulan Desember saja, jumlah kebangkrutan perusahaan di negeri matahari terbit ini naik 3,9 persen dari tahun sebelumnya menjadi 842.
Perusahaan yang tengah berjuang mengurangi utang dan menaikkan harga untuk mencerminkan biaya yang lebih tinggi dapat menghadapi kondisi manajemen yang lebih sulit di tengah meningkatnya suku bunga.
Seorang pejabat Tokyo Shoko Research bahkan mengatakan bahwa inflasi dan kekurangan tenaga kerja dapat memicu lebih banyak kebangkrutan pada tahun 2025.
Kemudian, jumlah kebangkrutan yang terkait dengan inflasi, atau yang disebabkan oleh perusahaan yang tidak mampu meneruskan kenaikan biaya ke harga, meningkat untuk tahun kedua berturut-turut menjadi 698. Tentunya Jepang akan terus menggenjot pertumbuhan ekonomi agar tidak banyak perusahaan alami bangkrut.
