Infografis
Suara.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi tidak mau banyak bicara soal isu akuisisi perusahaan aplikator ojek online (ojol) Grab terhadap Gojek. Menurut dia, rencana akuisisi dua aplikator itu masuk ranah bisnis antara kedua perusahaan.
Menhub mengakui, tidak bisa mengetahui lebih dalam soal rencana aksi korporasi tersebut. Sebab, itu merupakan ranah lembaga lain.
"Mohon maaf saya tidak mau masuk ke wilayah situ Karena ini adalah business karena kalau bicara akusisi tentunya kalau Grab adalah private company ya. go public juga? oh. Dua-duanya ada yang ngatur berkaitan dengan akusisi," ujarnya dalam konferensi pers di Restoran Aroem, Jakarta, Senin (19/5/2025).
Namun demikian, Menhub terus memantau rencana akuisisi tersebut, apalagi rencana tersebut bisa berdampak pada masyarakat. Jika itu terjadi, bilang Menhub, maka pemerintah akan bertindak dan merespon.
"Jadi dari transaksi ini yang paling penting dilihat adalah dampaknya terhadap masyarakat. Mungkin pemerintah dalam ini nanti ada barangkali dari bidang perekonomian dan sebagainya akan melihat sampai seberapa jauh dampak daripada isu ini terkait dengan masyarakat. Karena yang akan berdampak adalah masyarakat. Tentunya saya rasa pemerintah pasti akan melihat," ucap dia.
Menhub kembali menegaskan, dua aplikator tersebut merupakan perusahaan yang terbuka, sehingga masing-masing perusahaan pasti akan mengumumkan rencana akuisi tersebut
"Tentu otoritas yang terkait dengan keberadaan Goto di Indonesia dalam hal ini OJK ya, itu pasti akan melihat. Mereka punya syarat-syarat apabila sebuah perusahaan akan diakusisi seperti apa syarat-syaratnya. Itu pasti mereka harus melalui itu," beber dia.
Klarifikasi GOTO
Raksasa teknologi Indonesia, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo), akhirnya angkat bicara terkait spekulasi liar dan rumor yang beredar kencang di berbagai media mengenai potensi transaksi besar antara mereka dengan sang rival abadi, Grab.
Baca Juga: Menhub Tak Permasalahkan Pengemudi Ojol Demo Besar-Besaran
Melalui keterangan resmi yang disampaikan pada Sabtu (10/5/2025), GoTo memberikan klarifikasi yang cukup normatif namun mengisyaratkan adanya lamaran serius dari perusahaan asal Singapura tersebut.
