Utang Indonesia Tembus Rp 7.144,6 Triliun, Ekonom: Itu Belum Besar

Suara.com - Peningkatan utang terjadi di berbagai negara imbas gejolak ekonomi dunia yang belum mereda. Hal itu terjadi pada Indonesia yang memiliki utang luar negerinya (ULN) mencapai Rp 7.144,6 triliun.

Berdasarkan data Bank Indonesia jumlah meningkat sebesar 6,4 persen dari triwulan IV 2024 sebesar 4,3 persen. Dalam hal ini Chief Economist DBS Group Research Taimur Baig mengatakan bahwa utang Indonesia masih aman dan tidak terlalu besar seperti Jepang dan Amerika.

" Jadi rasio kita lebih baik dari Amerika dan Jepang. Semenjak krisis 98 cukup baik dari sisi utang," kata Taimur Baig dalam acara DBS Bank, Rabu (21/5/2025).

Dia menilai bahwa ruang fiskal Indonesia masih bagus. Apalagi utang yang dimiliki Indonesia ini bisa berdampak pada ekonomi dikarenakan penggunannya tepat sasaran.

"Kita punya ruang untuk memperbesar di jangka pendek ini justru utang itu dipakai apa dan kualitasnya untuk apa jadi bisa berdampak ekonomi Indonesi," katanya.

Sebelumnya, posisi ULN pemerintah pada triwulan I 2025 sebesar 206,9 miliar dolar AS, atau tumbuh sebesar 7,6% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan 3,3% (yoy) pada triwulan IV 2024.

Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman dan peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional. Hal ini seiring dengan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang makin tinggi.

Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan mengelola ULN secara hati-hati, terukur, dan akuntabel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal. Sebagai salah satu instrumen pembiayaan. Lalu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,4% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,5%); Jasa Pendidikan (16,5%); Konstruksi (12,0%); serta Transportasi dan Pergudangan (8,7%). 

Posisi ULN pemerintah tersebut tetap terjaga karena didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah. Lalu, ULN swasta melanjutkan kontraksi pertumbuhan. 

Pada triwulan I 2025, posisi ULN swasta tercatat sebesar 195,5 miliar dolar AS, atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,2% (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya sebesar 1,6% (yoy).

Perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporation) yang mencatat kontraksi pertumbuhan sebesar 0,9% (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi 1,7% (yoy) pada triwulan IV 2024. Berdasarkan  sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,6% dari total ULN swasta. ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,4% terhadap total ULN swasta. 

Serta, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 30,6%, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,7% dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.