Infografis
Suara.com - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan berupaya memastikan pelaku industri sawit tunduk pada standar operasional yang tinggi, transparan, dan sejalan dengan praktik-praktik berkelanjutan.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq telah melihat hal tersebut pada anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) sehingga besar kemungkinan perusahaan meraih apresiasi dari Pemerintah.
Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan seluruh pengusaha sawit di Indonesia akan bergabung menjadi anggota GAPKI.
Menurutnya dengan begitu upaya penegakkan standar keberlanjutan melalui instrumen PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan) akan lebih terstruktur dan massif.
“Ke depan, kami akan mendorong agar setiap perusahaan sawit wajib menjadi anggota GAPKI. Karena untuk bisa mendapatkan PROPER hijau, salah satu syaratnya adalah tergabung dalam GAPKI. Ini penting untuk memastikan seluruh pelaku industri [kelapa sawit] tunduk pada standar operasional yang tinggi, transparan, dan berkelanjutan,” tegas Hanif, ditulis Kamis (22/5/2025).
Adapun instruksi tersebut muncul setelah Menteri LH meninjau perusahaan-perusahaan yang menjadi anggota GAPKI dalam menghadapi musim kemarau serta mencegah kebakaran lahan.
Hanif, yang dalam 2 pekan terakhir gencar turun ke lapangan untuk memastikan sarana dan prasarana perusahaan, menyaksikan kemitraan antara GAPKI dengan Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan lainnya menghasilkan kerja nyata.
Oleh sebab itu dia berharap kolaborasi ini dapat terus diperkuat, terlebih di provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi seperti Riau dan Kalimantan Barat.
Menurutnya kesiapan di tingkat daerah sangat menentukan keberhasilan upaya pencegahan karhutla secara nasional, mengingat kondisi geografis dan sebaran lahan yang begitu luas.
Baca Juga: Cegah Karhutla, Menteri KLH Imbau Pengusaha Kelapa Sawit Berkoordinasi dengan GAPKI
“Oleh karenanya, menjadi penting untuk merekatkan hubungan yang sangat dinamis terutama dengan GAPKI dan seluruh stakeholder terkait,” tegas Hanif dalam agenda Konsolidasi Kesiapsiagaan Personil dan Peralatan Pengendalian Karhutla.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal GAPKI M. Hadi Sugeng menyatakan seluruh perusahaan yang menjadi anggota GAPKI berkomitmen untuk menjalankan langkah-langkah konkret dalam menghadapi musim kemarau dan mitigasi Karhutla, termasuk di wilayah Kalimantan Barat.
Sebanyak 752 perusahaan yang menjadi anggota GAPKI, lanjutnya, telah diwajibkan untuk mematuhi regulasi yang berlaku dan memastikan seluruh sumber daya, personil dan peralatan agar selalu kondisi siap siaga.
Selain itu, GAPKI juga melibatkan masyarakat sekitar dalam upaya pencegahan, karena percaya pengelolaan risiko kebakaran tidak bisa dilakukan sendiri.
Pencegahan Karhutla lainnya yakni dengan melakukan modifikasi cuaca serta memetakan area rawan titik api dan memastikan tersedianya sumber air di area tersebut.
“Kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan atau sustainability menjadi komitmen jangka panjang GAPKI, yang tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga perlindungan lingkungan dan sosial di sekitar area operasional,” tegasnya.
