Lantik Dirjen Baru Pilihan Prabowo, Sri Mulyani: Anda Tak Bisa Andalkan Teman

Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta para pejabat Kementerian Keuangan yang dilantik pada hari ini (23/5/2025) untuk bekerja sama dan bersinergi dalam menjalankan tugasnya.

Sri Mulyani bahkan mewanti-wanti para pejabat tersebut, termasuk yang dipilih langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, untuk tidak bekerja sendiri atau mengandalkan sedikit teman.

"Saya ingin tegaskan para pejabat yang baru saja dilantik, Anda tidak mungkin bekerja sendiri. Anda bahkan tidak mungkin bekerja dengan mengandalkan sedikit teman. Anda bekerja di dalam sebuah Kementerian Keuangan 76.000 pegawai lebih yang harus menjadi sebuah aparat dan institusi yang bisa diandalkan negara," tegas Sri Muyani saat melantik 22 pejabat Eselon I baru di lingkungan Kementerian Keuangan, Jakarta.

Dalam pidatonya yang dilihat dari YouTube Kemenkeu, Sri Mulyani memberikan peringatan tegas mengenai beratnya tugas yang menanti dan kompleksitas tantangan ekonomi di masa depan.

"Tugas ini tidak mudah karena pada hari-hari ini dan ke depan, tantangan perekonomian dan bidang keuangan negara akan terus dinamis, kompleks, bahkan berat," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjabarkan tanggung jawab besar Kemenkeu yang meliputi penyusunan kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal, menghimpun penerimaan negara, serta mengelola belanja negara, baik di pusat maupun transfer ke daerah. Ini menunjukkan peran sentral Kemenkeu sebagai jantung perekonomian negara.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya bagi seluruh pejabat untuk menjaga kepercayaan publik, mengawal keuangan negara, dan berikhtiar membawa Indonesia menuju kemajuan. Kemenkeu harus dikelola secara profesional, akuntabel, dan transparan.

Privilese Prabowo

Sebelumnya Sri Mulyani melantik 22 pejabat Eselon I baru dalam perombakan besar-besaran di Kementerian Keuangan. Dari puluhan pejebat itu, 9 di antaranya menduduki jabatan Direktur Jenderal.

Berikut daftar pejabat Eselon I Kementerian Keuangan yang dilantik Menkeu Sri Mulyani:

1. Sekretaris Jenderal: Heru Pambudi
2. Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal: Febrio Nathan Kacaribu
3. Dirjen Anggaran: Luky Alfirman
4. Dirjen Pajak: Bimo Wijayanto
5. Dirjen Bea Cukai: Djaka Budi Utama
6. Dirjen Perbendaharaan: Astera Primanto Bhakti
7. Dirjen Kekayaan Negara: Rionald Silaban
8. Dirjen Perimbangan Keuangan: Askolani
9. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko: Suminto
10. Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan: Masyita Cristalline
11. Inspektur Jenderal: Awan Nurmawan Nuh
12. Kepala Badan Informasi, Komunikasi dan Intelijen Keuangan: Suryo Utomo
13. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan: Andin Hadiyanto
14. Staf Ahli bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak: Iwan Djuniardi
15. Staf Ahli bidan Kepatuhan Pajak: Yon Arsal
16. Staf Ahli bidang Pengawasan Pajak: Nufransa Wira Sakti
17. Staf Ahli bidang Penerimaan Negara: Dwi Teguh Wibowo
18. Staf Ahli bid Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Mochamad Agus Rofiuidn
19. Staf Ahli bidang Pengeluaran Negara: Sudarto
20. Staf Ahli bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional: Parjiono
21. Staf Ahli bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal: Arief Wibisono
22. Staf Ahli bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan: Rina Widiyani Wahyuningdyah

Dalam kesempatan itu Sri Mulyani menegaskan para pejabat baru itu mendapatkan jabatannya bukan karena hak mereka, tetapi karena diberikan kepercayaan oleh presiden.

"Anda mendapatkan kepercayaan dari presiden yang terpilih, sebuah kehormatan, bukanlah sebuah hak. Ini adalah privilege sekaligus harapan dari pimpinan negara dan pimpinan pemerintahan untuk menjalankan amanah," kata Sri Mulyani.

Dari 22 pejabat itu, ada dua nama yang disorot karena dipilih langsung oleh Presiden Prabowo. Keduanya adalah Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak dan Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea Cukai.

Bimo Wijayanto tadinya menjabat sebagai Asisten Deputi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sementara Djaka Budi Utama merupakan seorang Letnan Jenderal TNI yang sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan dan pernah juga menjabat di posisi Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN).

Meski demikian Djaka sendiri lebih dikenal sebagai bagian dari anggota Tim Mawar, grup yang diadili di pengadilan militer akibat penculikan mahasiswa pada periode 1997-1998.

Pemerintah dan TNI sendiri mengatakan bahwa Djaka kini sudah bukan anggota TNI aktif atau sudah purnawirawan.