Selama ini, narasi ketahanan pangan terpusat di Pulau Jawa dan sebagian Sumatera, sementara kawasan timur hanya dianggap sebagai penyangga.
"Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Papua tidak hanya sebagai objek pembangunan, tetapi mampu menjadi subjek kunci dalam arsitektur baru ketahanan pangan berbasis kawasan," jelasnya.
Freesca mencermati keberhasilan panen tanpa bahan kimia sintetis di Papua Selatan memberi pelajaran penting, yaitu modernisasi pertanian tidak selalu identik dengan mekanisasi.
Justru, menurut dia, konteks lokal dan kearifan ekologis dapat menghasilkan model pertanian berkelanjutan yang lebih resilien terhadap krisis iklim.
"Ini membuka peluang bagi pengembangan low-input agriculture berbasis komunitas, yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kondisi lokal," ujarnya.
Ia menilai di balik keberhasilan ini, terdapat peluang besar untuk membangun sistem pertanian inklusif berbasis co-production of knowledge, yakni kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat lokal.
Pendekatan ini memungkinkan dialog antara pengetahuan ilmiah dan kearifan lokal, menciptakan model pembangunan yang tidak top-down, melainkan kontekstual dan berkelanjutan.
"Edukasi yang dilakukan secara bertahap di Wanam merupakan bentuk nyata dari paradigma ini," terangnya.
Ke depan, menurut Freesca, program cetak sawah satu juta hektare harus dilihat bukan semata sebagai target kuantitatif, tetapi sebagai narasi ulang pembangunan yang memprioritaskan pinggiran sebagai pusat.
Melibatkan Haji Isam dan diprotes rakyat Papua
Untuk diketahui, proyek cetak satu juta hektare sawah baru di Papua ini melibatkan Andy Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, konglomerat asal Kalimantan.
Haji Isam ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk membantu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam hal ketahanan pangan melalui program tersebut.
Secara umum, proyek cetak satu juta hektare sawah baru ini masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Proyek ini bermula setelah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya, menerbitkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 835 Tahun 2024 pada 12 Juli 2024.
SK tersebut mengizinkan penggunaan kawasan hutan seluas 13.540 hektar di Kabupaten Merauke untuk pembangunan sarana dan prasarana ketahanan pangan atas nama Kementerian Pertahanan RI.
TERPOPULER
