Infografis
Suara.com - Industri perhotelan terus menghadapi tekanan berat seiring kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan kini banyak hotel di Jakarta dijual di platform online.
Dalam pengecekan Suara.com, terdapat beberapa situs jual beli menawarkan harga bangunan hotel. Apalagi, ditemukan cukup banyak bangunan hotel di Jakarta yang dijual.
Beberapa di antaranya ada di wilayah Gambir, Senen, Gunung Sahari serta beberapa wilayah di Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara. Dalam situs itu juga menyebutkan nama hotel yang bakal dijual yakni Hotel Gambir, Hotel Oyo daerah Senen, serta hotel bintang 2 dan tiga di wilayah Gunung Sahari.
Rata-rata hotel itu dijual sebesar Rp 70 miliar hingga Rp 40 miliar. Hal itu tergantung dari luas tanah bangunan tersebut. Serta wilayahnya yang dijualnya. Bahkan dalam situs tersebut juga menampilkan hotel bintang empat dan lima yang dijual.
Seperti hotel Aston di wilayah Pasar Minggu, Jakarta selatan dengan harga mencapai Rp 800 miliar. Selain di Jakarta, beberapa wilayah seperti Bandung, Bali, Yogyakarta juga memperlihatkan hotel yang dijual pada situs properti tersebut dengan harga Rp 19 miliar hingga Rp 200 miliar.
Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta Sutrisno Iwantono mengungkapkan, kontribusi belanja pemerintah terhadap pendapatan hotel cukup signifikan, yakni sekitar 20–40 persen.
Pendapatan tersebut berasal dari kegiatan menginap, penyewaan ruang rapat, layanan katering, hingga berbagai aktivitas acara yang biasa diselenggarakan oleh instansi pemerintah di hotel.
"Efisiensi itu tidak ada perjalanan. Nah efisiensi itu tidak ada perjalanan itu memang terkait langsung dengan hotel," ujar Sutrisno saat dihubungi, Suara.com, Selasa (27/5/2025).
Ia menuturkan, kebijakan efisiensi yang menekan belanja perjalanan dinas dan penyelenggaraan acara pemerintahan telah menyebabkan permintaan layanan hotel menurun drastis.
Baca Juga: Prabowo Efisiensi Anggaran, Gus Yahya Santai: Paling Tidak Proyek dengan PBNU Jalan
Akibatnya, hotel-hotel terpaksa mengurangi produksi, memangkas biaya operasional, hingga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para pekerja.
"Kalau permintaan turun kan pasti kita mengurangi produksi ya. Menurunkan biaya. Nah biaya ini termasuk di antaranya adalah kemudian pemutusan hubungan kerja," ucap dia.
Tak hanya tenaga kerja yang terdampak, Sutrisno bilang, kebijakan ini juga memukul para pemasok barang dan jasa yang selama ini menjadi bagian dari ekosistem bisnis perhotelan
Mulai dari pemasok sabun, handuk, hingga bahan makanan seperti beras, daging, dan sayur-mayur yang umumnya dipasok dari wilayah luar Jakarta.
"Yang terdampak adalah para petani dan para pedagang, kalau kita turun. Kalau di Jakarta ini kan suppliernya pasti dari luar ya. Dari barat, dari Pangerang, bahkan dari Jawa Tengah gitu. Sehingga penurunan itu pasti terdampak juga kepada yang lain," beber Sutrisno.
Kekinian, tingkat okupansi hotel di Jakarta rata-rata hanya sekitar 54 persen. Penurunan ini terjadi cukup signifikan, terutama pada hotel-hotel kecil berbintang yang dimiliki oleh pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).
