Suara.com - Pemerintah menargetkan penciptaan lebih dari 1,7 juta peluang kerja di sektor kelistrikan melalui Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.
Angka fantastis ini sebagian besar, sekitar 91% dari sub sektor pembangkitan, merupakan "green jobs" alias pekerjaan hijau yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.
Ini adalah kabar baik bagi Indonesia, namun juga menyoroti tantangan besar dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang siap menghadapi transisi energi.
Studi Koaksi Indonesia (2024) yang dilakukan bersama dengan BOI Research menyatakan bahwa 76% responden orang muda ingin bekerja di sektor yang berdampak positif bagi lingkungan.
Namun, keterbatasan informasi, pelatihan, akses, dan dukungan kebijakan membuat banyak dari mereka belum siap secara keterampilan.
“Peta Jalan Pengembangan Tenaga Kerja Hijau Indonesia yang baru saja diluncurkan oleh Bappenas pada bulan April lalu telah memberikan arah strategis pengembangan green jobs, implementasinya perlu didorong secara lebih konkret, terutama dalam bentuk pelatihan keterampilan yang responsif terhadap kebutuhan transisi energi di tingkat daerah dan lokal, termasuk kelompok terdampak dari sektor fosil. Tanpa peta jalan yang terukur, 91% ini terancam tidak dapat diakses kelompok yang membutuhkan pekerjaan,” jelas A Azis Kurniawan, Manajer Advokasi Kebijakan Koaksi Indonesia kepada awak media di Jakarta, Selasa (3/6/2025).
Tambahnya lagi, “Transisi energi menuju energi terbarukan menuntut keterampilan baru. Green jobs adalah peluang ekonomi, dan tentunya landasan bagi daya saing regional serta pintu masuk bagi investasi hijau yang berkelanjutan. Tantangan ke depan bukan hanya soal membangun pembangkit, tetapi membangun kapasitas manusianya.” katanya.
Koaksi Indonesia menyambut baik arah transisi energi yang lebih hijau, khususnya dengan target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 61% dari penambahan kapasitas pembangkit 69,5 GW. Terkait target ini, Koaksi menekankan bahwa penciptaan green jobs perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas, seperti program upskilling dan reskilling yang inklusif.
Indra Sari Wardhani, Direktur Kemitraan Strategis dan Pengembangan Koaksi Indonesia, “Green jobs tidak dapat dimaknai sebatas angka atau kuantitas pekerjaan, tapi juga kualitasnya. Terutama ketika kita bicara soal energi terbarukan yang bersifat sesuai potensi lokal. Tentu soal ekonomi, sosial, dan lingkungannya harus mencakup indikator pekerjaan yang layak, berkontribusi pada perlindungan alam secara berkelanjutan, dan inklusif.”
Data RUPTL menunjukkan bahwa tenaga kerja terbanyak akan diserap di sektor PLTS (348 ribu), PLTP (42 ribu), dan PLTA (129 ribu). Semuanya membutuhkan keahlian teknis baru yang belum banyak tersedia di pasar kerja Indonesia saat ini.
Koaksi Indonesia merekomendasikan agar:
1. Pemerintah segera menyusun strategi nasional reskilling dan upskilling berbasis peta jalan green jobs;
2. Pemerintah daerah, sektor swasta, dan institusi pendidikan dilibatkan dalam pengembangan program pelatihan;
3. Orang muda secara aktif dilibatkan melalui sekolah vokasi, SMK, dan program pemagangan;
4. Prinsip keadilan sosial dijadikan fondasi dalam seluruh proses transisi agar tidak memperlebar ketimpangan.
“Green jobs bisa menjadi jembatan menuju ekonomi hijau bila dirancang secara terencana, terukur, inklusif, adil, dan berkelanjutan,” tutup Indra Sari.
TERPOPULER
