Suara.com - Pinjaman online atau pinjol memang jadi penyelamat banyak orang yang butuh dana cepat. Asalkan lembaga yang memberi pinjaman tidak masuk dalam daftar pinjol ilegal 2025 terbaru.
Pinjol menyimpan potensi bahaya yang tak bisa dianggap sepele dan harus ditindak tegas oleh pihak berwenang. Berikut adalah pinjol ilegal terbaru 2025 yang patut diwaspadai sesuai ketentuan pemerintah.
Bukan hanya soal bunga yang tinggi, pinjol ilegal juga dikenal dengan cara penagihan yang kejam, salah satunya menyebar data pribadi pengguna.
Mirisnya, tak sedikit orang yang terjerat karena tergoda pencairan instan tanpa mempertimbangkan bahaya yang mengintai.
Pada tahun 2025, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) melakukan tindakan tegas terhadap hal ini dengan menutup 508 layanan pinjaman online ilegal yang tersebar di berbagai situs web maupun aplikasi ponsel.
Selain itu, mereka juga memutus akses terhadap 28 konten digital yang mempromosikan pinjaman pribadi karena dinilai dapat membahayakan masyarakat secara finansial.
Berikut adalah pinjol ilegal terbaru tahun 2025 yang perlu kamu ketahui dan dan cara agar tidak terjebak dalam jeratan pinjol.
Mengapa Pinjol Ilegal Berbahaya?
Ada sejumlah alasan mengapa kehadiran pinjaman online ilegal menjadi ancaman serius bagi masyarakat, antara lain:
1. Bunga dan Denda Tak Masuk Akal
Baca Juga: Cara Cek Pinjol Legal dan Ilegal Lewat WhatsApp OJK, Jangan Sampai Terjebak!
Pinjol ilegal mematok bunga yang jauh di atas batas wajar hingga membuat nasabah kesulitan membayar.
Selain itu, mereka kerap mengenakan denda keterlambatan yang sangat tidak wajar, membuat total utang semakin membengkak dan nyaris mustahil untuk dilunasi.
2. Pencurian dan Penyalahgunaan Data Pribadi
Salah satu modus utama pinjol ilegal adalah mengakses data pribadi dari ponsel korban.
Ketika pengguna memasang aplikasi pinjol ilegal, biasanya aplikasi tersebut meminta izin untuk mengakses data pribadi seperti kontak, foto, dan pesan.
Data pribadi tersebut kemudian digunakan sebagai "senjata" untuk mempermalukan korban dengan menyebarkannya tanpa consent.
