Perubahan atas acuan tersebut turut membuat jumlah penduduk miskin Indonesia meningkat drastis. Sebelumnya pada laporan Poverty & Equity Brief edisi April 2025, Bank Dunia mencatat persentase penduduk miskin RI mencapai 60,3 persen dari total populasi pada 2024.
Sedangkan kini, berdasarkan data Poverty and Inequality Platform Bank Dunia, bila menggunakan perhitungan PPP 2021 dengan standar garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas US$ 8,30, maka persentase penduduk miskin di Indonesia melonjak ke 68,25% dari total populasi sebanyak 285,1 juta jiwa berdasarkan Susenas 2024 Badan Pusat Statistik (BPS).
Dengan jumlah penduduk Indonesia mencapai 285,1 juta jiwa menurut Susenas 2024 BPS, maka 68,2 persen penduduk miskin itu setara dengan 194,4 juta orang! Artinya, jika kita berjalan di Indonesia, setiap 3 orang yang kita temui, 2 di antaranya tergolong miskin berdasarkan standar Bank Dunia.
Kemiskinan merupakan isu kompleks yang menghantui berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Masyarakat miskin seringkali diidentifikasi sebagai kelompok yang memiliki keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, sanitasi, pendidikan, dan layanan kesehatan.
Kondisi ini diperparah dengan kerentanan terhadap bencana alam, perubahan iklim, dan fluktuasi ekonomi. Kemiskinan bukan hanya sekadar masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial dan multidimensional.
Lingkungan tempat tinggal yang tidak layak, kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan yang rendah, serta diskriminasi menjadi faktor-faktor yang saling terkait dan memperburuk kondisi masyarakat miskin.
