Suara.com - Pemerintah Indonesia diminta tidak memberikan harapan palsu terkait kebijakan ekonomi yang terdampak akibat aksi saling serang antara Israel dengan Iran.
Pasalnya, pertikaian itu berpotensi berdampak terhadap perekonomian Indonesia karena kenaikan harga minyak dunia.
Pasca serangan pertama Israel ke Iran pada Jumat (13/6), tercatat kalau harga minyak mentah telah naik hingga 13 persen, menjadi US$ 78,50 per barel, menjadi kenaikan tertinggi sejak Januari 2025.
Pakar ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menyampaikan bahwa harga minyak mentah bisa saja mencapai di atas US $ 100 per barrel apabila eskalasi konflik Israel dan Iran meluas.
"Sebagai net-importer, kenaikan harga minyak dunia sudah pasti akan berpengaruh terhadap perekonmomian Indonesia. Kalau tidak bisa dihindari harga minyak dunia akan melambung," kata Fahmy dalam keterangan yang diterima suara.com, Selasa (17/6/2025).
Perbankan investasi dunia, JP Morgan, telah memperkirakan bahwa harga minyak dunia bisa melonjak hingga US$ 130 per barel jika eskalasi perang meluas hingga Iran dan menutup Selat Hormuz, yang menjadi lalu lintas pengangkutan minyak dunia.
Bila kondisi itu sampai terjadi, menurut Fahmy, Pemerintah Indonesia dihadapkan pada dilema dalam penetapan harga BBM di dalam negeri.
"Kalau harga BBM Subsidi tidak dinaikan, beban APBN akan membengkak. Di samping itu, kenaikan harga minyak dunia akan semakin menguras devisa untuk membiayai impor BBM. Ujung-ujungnya makin memperlemah kurs rupiah terhadap dollar AS, yang sempat menembus Rp. 17.000 per dollar AS," papar Fahmy.
Tetapi, apabila harga BBM Subsidi dinaikan juga dipastikan akan memicu inflasi yang menyebabkan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok di dalam negeri. Sehingga menurunkan daya beli rakyat dan pertumbuhan ekonomi.
"alam kondisi ketidakpastian, Pemerintah jangan memberikan PHP (Pemeberian Harapan Palsu) kepada rakyat yang dengan santai mengatakan bahwa perang Iran-Israil tidak mengganggu perekonomian Indonesia," ucap Fahmy.
Menurutnya, pemerintah RI sebaiknya bersikap realistis dengan mengantisipasi penetapan harga BBM Subsidi berdasarkan indikator terukur.
"Kalau harga minyak dunia masih di bawah US $100 per barrel, harga BBM Subsidi tidak perlu dinaikan. Namun, kalau harga minyak dunia mencapai di atas US $100 per barrel, Pemerintah tidak punya pilihan lain kecuali menaikkan harga BBM Subsidi, agar beban APBN untuk Subsidi tidak memberatkan," pungkasnya.
Konflik Israel–Iran yang dimulai pertengahan Juni 2025 telah mendorong harga minyak mentah global naik signifikan. Penyerangan Israel terhadap fasilitas nuklir dan infrastruktur Iran membuat harga Brent sempat melesat hingga 11%, meski kemudian terkoreksi sekitar 1% saat muncul kabar Iran mengupayakan gencatan senjata.
Sebanyak 30% minyak dunia melewati Selat Hormuz, sehingga kekhawatiran gangguan pasokan langsung memicu volatilitas harga minyak.
Kenaikan harga minyak ini berdampak langsung ke harga bahan bakar domestik. BBM nonsubsidi seperti Pertamax sudah mulai mengikuti tren global dan diprediksi naik dalam bulan mendatang.
Sementara BBM subsidi seperti Pertalite meski belum mengalami perubahan, pemerintah dikhawatirkan akan menyesuaikan harga jika harga minyak mentah menembus ambang US$82–100 per barel.
Di sisi nilai tukar, lonjakan harga minyak global memperkuat dolar AS—yang selama konflik tengah menjadi aset safe haven—sehingga rupiah mengalami tekanan melemah.
Pelemahan rupiah membawa implikasi inflasi, karena impor minyak lebih mahal meningkatkan tekanan harga domestik. Alokasi APBN untuk subsidi energi pun berpotensi meningkat dan menggerus ruang fiskal pemerintah.
TERPOPULER
