Suara.com - Presiden Prabowo Subianto disebut memiliki pendekatan ekonomi yang unik untuk membawa masyarakat Indonesia menuju kesejahteraan dan kemakmuran.
Prabowo diklaim mengusung "jalan ekonomi tengah". Konsep ini menggabungkan prinsip kesejahteraan sosialisme dengan kemakmuran liberalisme, membentuk apa yang disebut sebagai Ekonomi Pancasila.
Hal ini disampaikan langsung oleh Tenaga Ahli Utama Bidang Ekonomi Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, Fithra Faisal Hastiadi dalam acara diskusi bertajuk "Stimulus Ekonomi Bisa Dongkrak Rakyat?" di Menteng, Jakarta, Sabtu (28/6/2025).
"Jalan ekonomi yang kita ambil adalah jalan ekonomi tengah, kita mengambil kesejahteraan dari sosialisme kita mengambil prinsip kemakmuran dari liberal, dijadikan satu ekonomi Pancasila," ujar Fithra Faisal.
Menurut Fithra konsep "jalan ekonomi tengah" ini menarik perhatian karena berupaya menjembatani dua ideologi ekonomi yang seringkali dianggap berlawanan. Dari sosialisme, pemerintah akan mengambil fokus pada kesejahteraan rakyat, pemerataan pendapatan, dan jaring pengaman sosial yang kuat.
Ini berarti program-program yang berpihak pada rakyat kecil, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta perlindungan bagi kelompok rentan akan menjadi prioritas.
Di sisi lain, dari liberalisme, akan diambil prinsip-prinsip kemakmuran, efisiensi pasar, inovasi, dan dorongan bagi sektor swasta untuk berkembang. Hal ini menyiratkan bahwa pemerintah akan tetap menciptakan iklim investasi yang kondusif, mendorong daya saing, dan menghargai inisiatif individu serta korporasi dalam menciptakan kekayaan dan lapangan kerja.
Fithra Faisal menegaskan bahwa perpaduan ini akan diwujudkan dalam bingkai Ekonomi Pancasila. Ini bukan sekadar slogan, melainkan fondasi filosofis yang diharapkan mampu menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.
Ekonomi Pancasila bertujuan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi mampu mengangkat taraf hidup seluruh lapisan masyarakat.
Konsep ini kata dia menunjukkan ambisi pemerintahan Prabowo untuk membangun fondasi ekonomi yang kuat, di mana pasar bergerak secara efisien namun tetap dikendalikan oleh nilai-nilai keadilan sosial.
Hal ini kata Fithra dibuktikan dengan porsi APBN yang ditujukan dengan program-program pro yang rakyat. "Sekarang ini APBN Indonesia sebagian besar dianggarkan untuk masyarakat," kata dia.
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto terus mendorong efisiensi anggaran guna memastikan setiap rupiah dalam APBN benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat. Dengan kebijakan efisiensi sebesar Rp306 triliun, pemerintah mengoptimalkan pengelolaan keuangan negara untuk mendukung pembangunan sekolah, infrastruktur, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa setiap rupiah dalam APBN harus digunakan secara optimal agar benar-benar dirasakan oleh masyarakat. “Setiap rupiah dalam APBN harus memberikan manfaat ke masyarakat,” ujarnya dalam pernyataan resmi.
Sebagai bagian dari kebijakan fiskal yang lebih efisien, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan rekonstruksi anggaran agar semakin efektif dalam menopang pembangunan nasional.
Dalam Kongres Muslimat NU, Prabowo menyampaikan rencana pembangunan 300 ribu sekolah, yang dikaitkan dengan strategi efisiensi anggaran guna mempercepat pemerataan akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.
TERPOPULER
