Infografis
Suara.com - Pemerintah mewaspadai dampak lanjutan dari eskalasi ketidakpastian global terhadap perekonomian Indonesia. Perang di timur tengah hingga perang dagang disebut sebagai pemicu pelemahan ekspor, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, serta lonjakan harga komoditas global.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers ‘APBN Kita’ edisi Juni 2025 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa (17/6). Dalam keterangannya, ia menilai bahwa situasi global saat ini membentuk kombinasi risiko yang kompleks: meningkatnya inflasi di tengah perlambatan ekonomi dunia.
“Risiko bagi Indonesia juga patut diwaspadai. Melemahnya ekonomi global akan berdampak pada barang-barang ekspor Indonesia. Harga komoditas memang ada yang meningkat tajam, tetapi bukan karena faktor supply-demand, melainkan akibat disrupsi,” ujarnya.
Di tengah lanskap global yang semakin tidak menentu ini, sektor pembangunan infrastruktur nasional juga menghadapi tantangan baru.
Sehubungan dengan hal tersebut, PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) perlu menegaskan bahwa momentum transisi ke arah pembangunan berkelanjutan harus tetap berjalan dan menjadi tujuan utama untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil dan membangun infrastruktur yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Chief Investment Officer IIF, M. Ramadhan Harahap (Idhan), menjelaskan bahwa konflik di timur tengah telah menimbulkan efek sistemik terhadap pasar global, terutama di sektor energi dan keuangan.
“Konflik Timur Tengah menimbulkan tekanan langsung terhadap harga minyak dunia dan menciptakan volatilitas yang tinggi di sektor pembiayaan. Hal ini berdampak pada cost of capital proyek, terutama untuk infrastruktur dengan ketergantungan tinggi pada bahan bakar fosil atau peralatan impor,” ujar Idhan.
Senada dengan pernyataan tersebut, IIF memandang krisis global ini sebagai katalis untuk mempercepat reformasi struktural di sektor infrastruktur menuju sistem yang lebih tangguh dan adaptif terhadap perubahan. Menurut Idhan, meningkatnya harga energi global dapat memperkuat daya tarik proyek energi terbarukan seperti panas bumi, PLTS, dan biogas.
“Kita sedang berada pada titik balik. Krisis ini justru memperkuat argumentasi bahwa Indonesia harus mempercepat kemandirian energi melalui proyek-proyek hijau yang stabil dan terukur,” tambahnya.
Baca Juga: Lewat Cucu Usaha, BUMN Kontruksi Garap Proyek Infrastruktur Air Bersih di Riau
Hal ini juga sejalan dengan langkah pemerintah yang baru-baru ini meresmikan proyek hilirisasi Battery Energy Storage System (BESS) di Karawang pada minggu lalu, (29/6). Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meyakini kemandirian energi di Indonesia bisa dicapai lebih cepat, yakni dalam 5-6 tahun. Untuk itu, pembangunan pabrik baterai untuk kendaraan listrik maupun sistem penyimpanan energi surya sangat diperlukan.
Portofolio pembiayaan IIF memang mengarah pada proyek infrastruktur yang berkontribusi langsung terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Selain pembiayaan, IIF juga memperkuat ketahanan proyek nasional melalui layanan ESG Advisory yang komprehensif, guna memastikan bahwa proyek-proyek tersebut tidak hanya layak secara ekonomi, tetapi juga tangguh terhadap tekanan lingkungan dan sosial di tingkat global.
“Kami mendesain pembiayaan yang adaptif terhadap risiko global, baik dari sisi keuangan, lingkungan, maupun tata kelola. Ini penting agar proyek-proyek hari ini tidak menjadi beban bagi generasi mendatang,” jelas Idhan.
Sebagai penutup, Idhan menyampaikan bahwa IIF akan terus menjembatani kebutuhan pembangunan nasional dengan dinamika global yang tengah berubah cepat, serta memperkuat kerja sama dengan mitra multilateral dan investor berorientasi ESG.
“Tantangan geopolitik ini bukan alasan untuk berhenti. Justru menjadi pengingat bahwa infrastruktur masa depan harus lebih kuat, lebih hijau, dan lebih mandiri,” tutupnya.
