Luhut Beberkan Strategi Penyaluran Bansos di Era Pemerintahan Prabowo

Suara.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Penasehat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkap strategi baru penyaluran bantuan sosial (bansos) di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Strategi tersebut berfokus pada pemanfaatan digitalisasi dan pembangunan infrastruktur digital publik yang terpadu.

Seperti dikutip dari Instagram resminya @luhut.pandjaitan, Sabtu, 5 Juli 2025, dalam pertemuan bersama jajaran kementerian dan lembaga (K/L) hari ini, Luhut meninjau kesiapan proyek percontohan digitalisasi program bansos yang akan segera diluncurkan.

Ia menyebut, pertemuan ini merupakan bagian dari kerja kolektif lintas K/L selama enam bulan terakhir untuk memperkuat digitalisasi pemerintahan melalui Digital Public Infrastructure (DPI).

"Saya menyampaikan kembali arahan Presiden Prabowo mengenai urgensi akselerasi transformasi digital layanan publik, khususnya dalam sistem perlindungan sosial. Beliau menekankan bahwa digitalisasi adalah kunci untuk menghadirkan layanan yang lebih tepat sasaran, transparan, dan efisien," tulis Luhut.

Salah satu inisiatif utama yang tengah dipersiapkan adalah Portal Perlinsos, sebuah platform terpadu yang didukung oleh DPI.
Platform ini akan mengandalkan identitas kependudukan digital dan data biometrik sebagai alat autentikasi, serta SPLP sebagai data exchange platform.

Dengan adanya portal ini, masyarakat dapat mengakses proses verifikasi, pendaftaran, hingga pengelolaan bansos secara mandiri, aman, dan mudah.

Pada tahap awal, dua program bansos akan menjadi fokus utama pilot project digitalisasi ini, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

"Kabupaten Banyuwangi ditetapkan sebagai lokasi percontohan nasional karena kesiapan infrastruktur digital dan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong inovasi pelayanan publik," kata Luhut.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem tersebut. Menurutnya, pelaksanaan pilot harus dilakukan secara solid dan terkoordinasi, disertai evaluasi menyeluruh dan penyusunan rekomendasi konkret agar model ini bisa direplikasi secara nasional dalam waktu dekat.

"Pertemuan hari ini bukan sekadar checkpoint, tetapi juga simbol komitmen kita bersama untuk menghadirkan pelayanan publik yang inklusif, adaptif, dan berbasis data untuk mencapai tata kelola pemerintahan digital yang terintegrasi dan berdampak nyata bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia," pungkasnya.