Menteri PU Minta Tambahan Anggaran Rp12,5 Triliun, Ternyata Buat Proyek Ini

Suara.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meminta anggaran sebesar Rp12,5 triliun. Usulan itu diajukan guna menutup kebutuhan menyelesaikan sejumlah proyek lama, serta menjalankan tambahan tugas dari Presiden Prabowo Subianto yang diberikan melalui Instruksi Presiden (Inpres).

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkapkan rincian anggaran tambahan ini untuk memfokuskan pada pembangunan jalan. Hingga irigasi serta sanitasi agar mencegah banjir.

"Kami mengusulkan, untuk tahun anggaran 2025, perubahan anggaran dari Rp73 triliun menjadi Rp86 triliun, yang fokusnya adalah untuk menyelesaikan komitmen-komitmen lama dan beberapa tambahan tugas dari Presiden melalui Inpres, baik itu Inpres Sekolah Rakyat, dan kemudian Inpres Irigasi. Total yang kami usulkan penambahannya adalah Rp12,5 triliun," katanya dalam rapat dengan Komisi V di Gedung DPR, Rabu (9/7/2025).

Ia mengatakan pagu anggaran Kementerian PU per Mei 2025 sebesar Rp73,76 triliun telah dirancang untuk menjawab kebutuhan pembangunan dasar dan menjaga kesinambungan ekonomi nasional.

Dari total pagu tersebut, alokasi terbesar diberikan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar 36,83 persen atau Rp28,7 triliun. Dana itu dipakai untuk mendukung konektivitas antarwilayah dan program preservasi jalan nasional.

"Di direktorat Jendral Bina Marga gimana alokasi 28,7 triliun terbesar pembangunan persuasi jalan, lalu pembangunan jembatan dan aktivitas fisik lainnya," katanya.

Lalu, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menerima alokasi 25,5 persen atau Rp27,7 triliun. Nantinya, berfokus pada dukungan ketahanan pangan, antisipasi musim kemarau, dan pengendalian banjir.

"Terutama kita fokuskan untuk mendukung ketahanan pangan dan juga untuk persiapan menghadapi musim kemarau dan mitigasi banjir," kata dia.

Selanjutnya, pada Direktorat Jenderal Cipta Karya mendapatkan Rp11,18 triliun atau 24,24 persenuntuk program penyediaan air minum, sanitasi, dan permukiman. LaluC Direktorat Jenderal Prasarana Strategis memperoleh Rp5 triliun atau 13,12 persne yang utamanya digunakan untuk pembangunan sekolah rakyat dan renovasi madrasah.

"Sisanya dialokasikan ke beberapa unit lainnya, seperti Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, serta Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan Pembiayaan Infrastruktur," bebernya.

Sebagai informasi, tidak hanya itu, dia juga meminta persetujuan Komisi V guna penambahan anggaran sebesar Rp 68,88 triliun untuk tahun 2026. Sebelumnya pagu indikatif Kementerian PU untuk tahun 2026 ada di angka Rp 70,86 triliun.

Dengan permintaan tambahan tersebut, maka pagu kebutuhan Kementerian PU untuk tahun 2026 sebesar Rp 139,74 triliun bisa terpenuhi.

“Sebagian untuk program teknis Rp 65,28 triliun dan sebagian untuk dukungan manajemen sekitar Rp 3,6 triliun,” kata dia.

Lalu, ada alokasi program teknis lainnya yakni pengadaan lahan termasuk untuk proyek Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan bendungan non PSN sebesar Rp 2,49 triliun.

Rinciannya untuk dukungan teknis Balai sebesar Rp 3,51 triliun, sertifikasi tenaga kerja konstruksi Politeknik PU sebesar Rp 0,01 triliun, kegiatan baru Rp 17,62 triliun dan PDN dan PLN senilai Rp 2,26 triliun.