Infografis
Suara.com - Indonesia resmi memiliki pasar karbon yang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Adapun nilai transaksi pasar karbon Indonesia terus meningkat.
Hingga 11 Juli 2025, volume perdagangan di bursa karbon IDXCarbon telah mencapai hampir 1,6 juta ton CO ekuivalen dengan nilai transaksi sebesar Rp77,95 miliar.
Direktur Utama BEI Iman Rachman menyampaikan bahwa sektor keuangan sudah menunjukkan minat besar terhadap perdagangan karbon sejak awal. Dari 15 pembeli perdana di perdagangan pertama IDXCarbon, enam di antaranya merupakan lembaga jasa keuangan.
" Pelaku yang terdaftar juga melonjak tajam dari 16 menjadi 113 pengguna dalam waktu kurang dari dua tahun," kata di Bursa Efek Indonesia, Selasa (15/7/2025).
Selain itu, adanya peningkatan tajam dalam aktivitas retirement karbon, dari 6.260 ton pada 2023 menjadi 98.400 ton yang sudah di-retire hingga saat ini. Apalagi, IDXCarbon pun mendapat pengakuan internasional
"Hal ini mendorong dekarbonisasi perusahaan-perusahaan tercatat," jelasnya.
Menyikapi perkembangan ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan buku Mengenal dan Memahami Perdagangan Karbon bagi Sektor Jasa Keuangan sebagai panduan teknis dan strategis bagi industri keuangan.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan dengan adanya buku ini makan bisa memberikan pemahaman mengenai ekosistem bursa karbon.
"Ini memberikan, katakanlah pemahaman menyeluruh tentang ekosistem yang terkait dengan bursa karbon, tapi bukan hanya dalam artian teknis ya, tapi juga dari segi filosofisnya, dari segi pemetaan mengenai semua pihak yang terkait,"katanya.
Baca Juga: Cara PANI Serap Jutaan Ton Karbon
"Apakah di elemen kementerian lembaga, perusahaan, masyarakat, lalu secara umum dan juga tentu masuk ke dalam teknis perdagangannya, transaksinya sampai kepada bursa karbonnya," tambahnya.
Beberapa hal yang disajikan dalam buku ini termasuk mengenai kerangka kebijakan, regulasi, dan kelembagaan perdagangan karbon hingga mekanisme perdagangan karbon, termasuk potensi tantangan risiko dan peran strategis sektor jasa keuangan.
Apalagi, pemahaman mengenai mekanisme pembentukan dan penerbitan unit karbon secara menyeluruh sangat penting, mulai dari perencanaan proyek, validasi dan verifikasi, hingga pencatatan dan penerbitan dalam Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI).
“Dengan pendekatan yang utuh dan komprehensif, kami berharap bahwa pemahaman mengenai seluruh alur dalam perjalanan pasar dan bursa karbon ini dapat dimengerti dengan baik oleh para pemangku kepentingan terkait, sehingga memahami betul proses teknis dan administratif yang harus dipenuhi dalam proses itu,” kata dia.
Selain itu, buku yang dirilis OJK ini juga berisi tentang identifikasi potensi risiko dalam perdagangan karbon, termasuk potensi fraud, misstatement, dan greenwashing.
Dia mengingatkan bahwa diperlukan tata kelola yang kuat, pengawasan yang efektif, dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga integritas pasar karbon agar tetap kredibel dan terpercaya, karena hal ini menyangkut kredibilitas sistem nasional.
