REGIONAL:
Suara.com - Pengamat Perbankan & Praktisi Sistem Pembayaran Arianto Muditomo menilai, kebijakan PPATK untuk membekukan sementara rekening dormant dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan nasabah.
Khususnya mereka yang jarang bertransaksi atau menyimpan rekening hanya untuk kebutuhan tertentu. Hal ini menimbulkan persepsi negatif.
"Pemahaman yang terbatas dari masyarakat dapat menimbulkan persepsi negatif," katanya saat dihubungi Suara.com, Jumat (1/8/2025).
Meskipun tujuan kebijakan ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan rekening pasif oleh pelaku kejahatan keuangan. Namun, sosialisasi yang dilakukan PPATK kurang tepat.
"Sehingga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan sebagian nasabah terhadap sistem perbankan," bebernya.
Terkait pembukaan rekening baru, bisa saja terjadi penurunan sementara karena masyarakat menjadi lebih selektif.
Serta cenderung berpikir ulang sebelum membuka rekening tambahan yang berisiko dianggap tidak aktif.
Oleh karena itu, penting bagi bank dan PPATK untuk menjelaskan dengan gamblang bahwa pemblokiran bersifat sementara, selektif, dan bertujuan menjaga keamanan sistem keuangan, agar tidak menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap inklusi keuangan.
Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah membuka kembali lebih dari 28 juta rekening yang sebelumnya diblokir, menyusul aksi penertiban rekening dormant yang dinilai rawan disalahgunakan untuk kejahatan finansial.
Sebagai upaya transparansi dan perlindungan nasabah, PPATK menyediakan formulir khusus yang bisa diakses melalui tautan bit.ly/FormHensem bagi nasabah yang merasa keberatan atas pemblokiran rekeningnya.
Formulir ini mencakup sekitar 10 pertanyaan, mulai dari identitas nasabah, nomor rekening, hingga sumber dan tujuan dana.
Sebelumnya, kebijakan pemblokiran rekening dormant (tidak aktif atau nganggur) oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kini jadi sorotan tajam.
Ekonom senior sekaligus pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J. Rachbini, tak ragu menyebut kebijakan ini sebagai "kebijakan yang buruk" dan menyalahi tugas serta fungsi PPATK.
Didik menegaskan bahwa berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010, tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU). Namun, tugas ini bersifat tidak langsung.
Didik menjelaskan, tugas PPATK sebatas memberikan rekomendasi hasil analisis kepada penyidik, jaksa, atau hakim.
TERPOPULER
