REGIONAL:
Suara.com - Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) mematikan kehadiran Bank Pembangunan Daerah (BPD) bisa ikut serta dalam pembangunan di suatu daerah.
Ketua Umum Asbanda, Agus Haryoto Widodo, menjelaskan kehadiran Bank Pembangunan Daerah (BPD) bukan sekadar lembaga intermediasi keuangan semata, melainkan sebagai katalisator pembangunan daerah.
Perannya penting dan sangat strategis mencakup mendorong pertumbuhan ekonomi, pengelolaan kas daerah, dan menyumbang pendapatan asli daerah," ujar Agus seperti dikutip, Jumat (8/8/2025).
Agus yang juga sebagai Direktur Utama Bank Jakarta ini menuturkan, Asbanda juga aktif dalam konteks pengelolaan keuangan desa. Salah satunyea dengan menyediakan sistem keuangan desa menjadi lebih digital, seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Sistem Implementasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dalam bentuk online melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD),
"Kerja sama Asbanda dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai langkah konkret digitalisasi fiskal. Sistem ini akan memperkuat akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi di tingkat desa sekaligus menjadi tonggak elektronifikasi transaksi pemerintah daerah," imbuhnya.
Adapun, Siskeudes itu telah diimplementasikan di pemerintahan daerah, salah satunya DI Yogyakarta. Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, implementasi Siskeudes menjadi bukti, bahwa digitalisasi adalah instrumen keadaban birokrasi..
Dia melanjutkan, peran BPDSI menjadi sangat strategis. Bukan sekadar sebagai mitra finansial, melainkan katalis transformasi tata kelola desa. Integrasi Siskeudes dengan layanan Cash Management System (CMS) BPD, diharapkan memperkuat governansi anggaran desa, agar dapat dikelola secara kolaboratif, efisien, dan berorientasi pada keadilan fiskal.
"Sistem ini tidak hanya mempercepat pencairan, tetapi juga mempersempit ruang manipulasi, dan memperluas transparansi," katanya.
Di sisi lain, Chairman Infobank Institute, Eko B Supriyanto,menyoroti tantangan dalam implementasi Siskeudes. Salah satunya soal pengetahuan teknis.
Menurutnya, kurangnya keterampilan perangkat desa dalam mengoperasikan aplikasi menghambat pemanfaatan optimal sistem ini.
Kedua, kata Eko, soal infrastruktur. Keterbatasan akses perangkat komputer dan konektivitas internet di beberapa wilayah dapat menghalangi implementasi Siskeudes secara maksimal. Belum lagi soal potensi serangan siber.
"BPD secara IT sudah solid, tetapi apakah pemerintah desa yang menjalankan Siskeudes. Serangan siber ini menyerang titik lemah kita," pungkasnya.
TERPOPULER