Suara.com - Para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin Indonesia) berkumpul lewat Rapat koordinasi (rakor) merumuskan kebijakan untk perekonomian dalam negeri. Rakor ini salah satunya membahas UMKM dan koperasi yang diandalkan menjadi fondasi ekonomi rakyat.
Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menyebut UMKM dan koperasi merupakan tonggak ekonomi nasional. Ia menilai, koperasi sebagai jembatan emas menuju kesejahteraan harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan nyata.
"Kadin hadir sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus naungan dunia usaha, termasuk UMKM dan koperasi yang jumlahnya mencapai lebih dari 60 juta pelaku dan 130 ribu koperasi di seluruh Indonesia," ujar Anindya di Jakarta, Rabu (20/8/2025).
![Ketua Kadin Indonesia, Anindya Bakrie menonaktifkan tiga anggota Kadin Cilegon yang telah ditetapkan sebagai tersangka usai kisruh Kadi Cilegon minta jatah proyek Rp5 T tanpa lelang. [Instagram/@anindyabakrie]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/05/17/69137-ketua-kadin-indonesia-anindya-bakrie.jpg)
Rakor Kadin ini juga menegaskan dukungan terhadap visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya agenda pembangunan ekonomi kerakyatan yang menempatkan koperasi sebagai agregator dan UMKM sebagai tulang punggung rantai pasok nasional.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi contoh nyata keberpihakan pemerintah, yang menurut Kadin mampu menggerakkan setengah triliun rupiah lebih investasi di daerah, melibatkan ribuan dapur umum, serta membuka pasar baru bagi peternak ayam, telur, hingga pemasok buah dan susu di tingkat lokal.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan, kebijakan afirmatif Presiden Prabowo melalui alokasi anggaran Rp 335 triliun untuk program MBG sepenuhnya berpihak pada pelaku usaha kecil.
"Setiap dapur umum membutuhkan investasi antara Rp 500 juta hingga Rp 2 miliar, dengan rata-rata 20 pemasok lokal yang terlibat. Ini membentuk ekosistem usaha baru yang betul-betul menghidupkan ekonomi rakyat di tingkat desa dan kecamatan," imbuhnya.
Kementerian UMKM tengah menyiapkan sistem 'Sapa UMKM' sebagai super-aplikasi untuk memetakan kebutuhan dan kendala jutaan pelaku usaha. Sistem ini akan menjadi pintu masuk layanan pembiayaan, sertifikasi, hingga pemasaran agar UMKM benar-benar mendapatkan akses yang berkualitas.
Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pun kini diarahkan agar 60 persen penyaluran dialokasikan ke sektor produksi sehingga memberi multiplier effect yang lebih luas bagi penyerapan tenaga kerja dan penguatan rantai pasok nasional.
Baca Juga: Kalangan Pengusaha Mulai Teriak Soal Pasokan Gas Industri yang Seret
Momentum Rakor ini turut mendapatkan dukungan penuh dari berbagai sponsor strategis, mulai dari BRI, Mandiri, BTN, dan BSI yang berkomitmen menyediakan akses pembiayaan inklusif bagi UMKM, hingga Pupuk Indonesia yang mendukung ketahanan pangan berbasis koperasi desa. Dukungan juga datang dari Tripa (PT Asuransi Tripakarta) yang menghadirkan layanan proteksi usaha, serta WONDR yang mengedepankan solusi digital untuk pemasaran produk UMKM.