Suara.com - Keluhan industri soal kelangkaan pasokan gas murah dan kebijakan kuota yang memberatkan kini mendapat sorotan tajam dari para ahli. Para ekonom dan mantan pejabat pemerintah sepakat bahwa masalah ini mengancam ketahanan industri nasional.
Mereka mendesak pemerintah untuk segera bertindak strategis, bukan hanya di level kebijakan, tetapi juga di tingkat operasional.
Ignatius Warsito, Staf Ahli Menteri Perindustrian periode 2021-2024, menegaskan bahwa Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sejak awal dirancang untuk memperkuat industri. Ia menyayangkan jika kebijakan ini terhenti hanya karena kendala pasokan. "RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri penting diperkuat dengan situasi global, perang dagang AS-Tiongkok dan konflik di Timur Tengah," tegasnya dikutip Senin (25/8/2025).
Menurut Warsito, kriteria penerima HGBT tak bisa hanya soal fiskal, namun juga harus mempertimbangkan produktivitas, jaminan pasokan, dan strategi hilirisasi.
Senada dengan Warsito, Michael Baskoro, mantan Direktur Pengusahaan Perusahaan Gas Negara (PGN), menguatkan pandangan bahwa akar masalah ada pada penurunan pasokan gas domestik.
"PGN hanya berperan sebagai wholesaler, bukan produsen gas. Jadi akar masalah sebenarnya ada pada declining supply gas domestik," serunya. Baskoro menambahkan, impor LNG adalah opsi realistis jangka pendek, meski harganya mahal, mencapai USD 14-16 per MMBTU.
Musthofa, mantan Tenaga Ahli Menteri ESDM, juga mengkritisi masalah pasokan yang menurun dan mendesak solusi berpihak pada industri nasional. Ia bahkan menyoroti alokasi gas. Menurutnya, gas dari Jawa Timur seharusnya bisa dialihkan untuk menutup kebutuhan besar di Jawa Barat. "Jangan dipakai untuk proyek Metanol di Jawa Timur... ini keputusan yang perlu dipertimbangkan kembali," pungkas Musthofa, menyoroti adanya ketidakselarasan dalam prioritas alokasi.
Para ahli sepakat, masalah ini hanya bisa diselesaikan di level tertinggi. Musthofa menekankan, solusi untuk masalah kekurangan gas adalah mengalihkan alokasi LNG yang diekspor untuk kebutuhan dalam negeri. "Solusinya hanya bisa dilakukan oleh high level pemerintah," tegasnya.
Di sisi lain, Ketua Badan Kejuruan Kimia Persatuan Insinyur Indonesia (BKK PII), Sripeni Inten Cahyani, mendukung langkah hilirisasi batubara menjadi metanol dan DME. Ia melihat ini sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi beban impor metanol yang besar dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia.
Baca Juga: Menko Airlangga Blak-blakan WTO Dukung RI dalam Sengketa Biodiesel dengan Uni Eropa
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, telah berjanji akan mendalami persoalan ini.
"Nanti HGBT kita akan dalami lagi, karena tentu kita akan melihat suplai gas terhadap industri, ketersediaan suplai gas," kata Airlangga di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Sabtu (23/8/2025).
Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah juga sedang meninjau rencana tambahan produksi gas oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk memastikan ketersediaan pasokan.
