- PT KAI mencatat kerugian lebih dari Rp1 triliun dari proyek Kereta Cepat Whoosh
- Proyek Whoosh diprediksi baru akan balik modal setelah 30-40 tahun
- Eks Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan, pernah menolak proyek in
Suara.com - Kereta Cepat Whoosh diisukan merugi meskipun pemerintah mewacanakan perpanjangan rute dari Bandung, Jawa Barat menuju Surabaya, Jawa Timur.
Lantas, benarkah Whoosh merugi? Berapa kerugainnya? Berikut adalah fakta-fakta beban keuangan akibat Kereta Cepat Whoosh.
1. Kerugian Capai Rp1 Triliun
PT KAI tercatat menelan kerugian lebih dari Rp1 triliun atas proyek Kereta Cepat Whoosh. Kerugian ini tercatat dalam laporan keuangan konsolidasi per Juni 2025.
PT KAI diketahui memegang saham mayoritas PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), konsorsium pengelola Whoosh bersama sejumlah BUMN.
Dengan 58,53 persen saham KAI di PSBI, perusahaan ini ditaksir mengalami kerugian hingga Rp951 miliar selama paruh pertama 2025. Jika ditotal dengan kerugian di tahun-tahun sebelumnya, jumlahnya lebih dari Rp1 triliun.
2. Penyebab Kerugian
Kerugian sebenarnya telah dialami konsorsium sejak kereta cepat pertama kali beroperasi pada Oktober 2023.
Penyebabnya, pendapatan yang diperoleh belum sebanding dengan beban operasional dan tingginya biaya investasi.
Baca Juga: Gusti Bhre Dicopot dari Komisaris PT KAI, Bersih-bersih Orang Dekat Gibran Dimulai?
3. Balik Modal Setelah 40 Tahun
Saat pembangunan berjalan, Kementerian BUMN telah memprediksi bahwa proyek kereta cepat tak bisa balik modal secara cepat. Butuh rentang 30 – 40 tahun untuk sekadar hanya untuk balik modal.
Alasannya, proyek strategis nasional (PSN) kebanggaan mantan Presiden Joko Widodo tersebut menelan modal dan utang yang sangat besar.
4. Total Biaya Kereta Pembangunan Cepat
Dari pernyataan operator Kereta Whoosh, proyek ini menelan biaya super jumbo. total biaya pembangunan proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara itu menelan USD7,2 miliar atau setara lebih dari Rp112 triliun.
Sebanyak USD1,2 miliar di antaranya merupakan pembengkakan biaya (cost overrun) kereta cepat relasi Jakarta-Bandung. Sementara bunganya 3,5 hingga 4 persen.
Namun, pembengkakan itu bisa ditangani dengan dalih bahwa kereta cepat adalah proyek jangka panjang. Pemerintah justru akan memperpanjang rute hingga ke Surabaya untuk memperbesar peluang pendapatan.
Meski demikian, kabar terbaru menyatakan proyek kereta cepat sampai Surabaya ini belum menjadi keputusan final.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan belum ada keputusan resmi dari pemerintah soal proyek tersebut. Sebab, proyek tersebut masih dalam kajian.
"Bahwa ada keinginan untuk memperpanjang, iya. Kita punya keinginan melanjutkan dari Bandung, kemudian dilanjutkan ke Surabaya," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta.
Akan tetapi, Dudy memastikan, proyek kereta cepat itu tidak mengeluarkan sepeser pun dana negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
5. Sempat Ditolak Eks Menteri Perhubungan Ignasius Jonan
Sebelum kerugian benar-benar terjadi, Eks Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pernah menolak proyek kereta cepat. Di samping prediksi pembengkakan biaya hingga Rp12,8 triliun yang berpotensi menumpuk utang, kereta cepat dianggap kurang sesuai untuk menempuh jarak Jakarta - Bandung.
Penolakan Jonan dilakukan pada 2014 - 2016 saat dia masih menjabat sebagai Menteri Perhubungan. Saat itu Jonan yang seharusnya menjadi penanggung jawab utama proyek justru tidak hadir dalam groundbreaking yang saat itu juga dihadiri Presiden Joko Widodo.
Jonan kekeuh menolak kereta cepat karena kereta tersebut tak cocok dipakai di ruas Jakarta-Bandung yang hanya 150 km. Sementara itu, kereta tersebut memiliki kecepatan 300 km per jam.
Jika di antara keduanya dibangun 5-8 stasiun dengan interval di masing-masing stasiun adalah delapan menit, maka kecepatan 300 km per jam itu tidak dapat digunakan secara maksimal.
Di tengah desakan untuk segera menghasilkan profit, kabar terbaru kereta cepat justru terhambat operasionalnya akibat gempa di Bekasi, Jawa Barat pada 20 Agustus 2025 lalu.
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni