Suara.com - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumatuti menegaskan, pembangunan proyek baru di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur diserahkan ke Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Kementerian PU hanya mengerjakan proyek-proyek yang telah berjalan sebelumnya dengan status kontrak tahun jamak atau multiyears.
"Iya, dilanjut OIKN. PU masih ada, di 2025 ada, 2026 juga masih ada. Kalau itu masih ada multi years contract, ya masih lanjut. Karena itu kan, pendanaannya kan terikat ya. Itu terkait dengan masalah jalan tol dan sebagainya. Itu masih ada," ujarnya saat ditemui di Indonesia Summit 2025 di Tribata, Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Diana menyebut, Kementerian PU ke depan tidak menggarap proyek baru di IKN. Karena tupoksinya sudah berpindah ke OIKN yang mengawal pembangunan di IKN.
"Tapi memang kita tidak menambah lagi untuk kegiatan-kegiatan baru. Kita pokoknya melanjutkan pekerjaan yang masih dulu. Kalau yang baru-baru itu nanti dengan otorita IKN, kan sudah ada lembaga sendiri," jelasnya
"Kalau dulu memang belum ada lembaga sendiri, (digarap) Kementerian PU. Tapi kalau sekarang sudah ada otorita IKN, ya diserahkan. Biar fokus," sambung Diana.
Ia menegaskan, Kementeri PU hanya menyelesaikan proyek multiyears yang sudah berjalan sampai tuntas saja. "Kita enggak ada sisa-sisa lho ya. Kita kan melanjutkan, ya kan eggak ada sisa-sisa," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebut pemerintah masih menganggarkan dana untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada tahun 2026.
Hanya saja, pemerintah hanya memberikan anggaran yang minim untuk pembangunan IKN tersebut.
Baca Juga: Bukan Infrastruktur Besar, Daftar Proyek yang Dibangun di Era Pemerintahan Prabowo
Bendahara Negara ini mengungkapkan, setidaknya, pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp 6,3 triliun.
"Rp 6,3 triliun, kalau enggak salah ya. Nanti kalau salah saya koreksi lagi," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Ditjen Pajak, yang dikutip Sabtu (16/8/2025).
Untuk diketahui, Sri Mulyani menuturkan, total alokasi anggaran IKN selama 2022 hingga 2024 mencapai sekitar Rp 75 triliun, termasuk belanja nyata sebesar Rp 5,5 triliun untuk 2022 dan Rp 27 triliun untuk 2023.
