Transaksi Kripto Indonesia Tembus Rp 276 Triliun, Jumlah Konsumen Melonjak Jadi 16,5 Juta

Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai transaksi aset kripto pada Juli 2025 mencapai Rp 52,46 triliun. Jumlah tersebut melonjak 62,36 persen dibandingkan Juni yang mencatatkan Rp32,31 triliun. Total transaksi sepanjang 2025 mencapai Rp 276,45 triliun.

Sementara itu, jumlah konsumen aset kripto di Indonesia meningkat 4,11 persen pada periode Juli 2025 menjadi 16,5 juta konsumen, dibandingkan 15,85 juta konsumen pada Juni 2025.

"Sektor ini terus mencatatkan pertumbuhan meski di tengah dinamika global maupun domestik," kata
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi, Kamis 4 September 2025.

Sehubungan dengan perkembangan dan situasi terkini di dalam negeri, Hasan juga dapat menyampaikan bahwa dari sisi penyelenggara aset keuangan digital dan aset kripto secara umum tetap berjalan normal dan tidak mengalami gangguan operasional.

"Hal ini tercermin dari angka penempatan dan penarikan dana yang berada dalam kisaran normal, serta menunjukkan kepercayaan konsumen tetap terjaga," ujarnya.

Sementara itu, CEO Tokocrypto, Calvin Kizana, mengatakan belakangan ini dinamika sosial-politik di dalam negeri memang menjadi perhatian publik, termasuk bagi pelaku industri aset digital.

Namun, jika ditelisik lebih jauh, pasar kripto di Indonesia pada dasarnya lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen global, terutama kondisi makroekonomi dan geopolitik.

Data CoinMarketCap mencatat, pada 25 Agustus 2025 volume transaksi kripto di Indonesia mencapai sekitar US$108,6 juta, sebelum melemah 3 persen-5 persen menjelang akhir pekan dengan pergerakan sideways.

Tekanan ini sejalan dengan tren global, seperti pelemahan Bitcoin di bawah level support US$107.500 (sekitar Rp1,76 miliar dengan kurs Rp16.443), serta melemahnya arus dana ke ETF Bitcoin akibat aksi jual institusional.

Meski faktor domestik dapat mempengaruhi psikologi investor ritel misalnya melalui persepsi risiko akibat ketidakpastian politik, namun arah utama pasar kripto tetap sangat erat dengan dinamika lintas negara.

"Kami melihat industri ini bersifat global, sehingga gejolak makroekonomi, kebijakan bank sentral, dan konflik geopolitik memiliki dampak yang lebih dominan dibandingkan isu dalam negeri," katanya.