Infografis
- Yudhi Sadewa disebut harus langsung menghadapi salah satu masalah besar yakni kondisi fiskal negara
- Penerimaan negara justru menunjukkan tren melemah
- Penerimaan negara, termasuk pajak, justru mengalami tren penurunan dibanding APBN 2025.
Suara.com - Baru saja dilantik, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebut harus langsung menghadapi salah satu masalah besar yakni kondisi fiskal negara yang kian ketat.
Di tengah kebutuhan anggaran jumbo untuk program prioritas 2026, penerimaan negara justru menunjukkan tren melemah.
Direktur Program INDEF, Eisha Maghfiruha Rachbini, menyebutkan kalau pemerintah akan sulit jika menaikan pajak kepada masyarakat agar pendapatan negara bertambah. Sebab, kondisi ekonomi masyarakat sendiri masih sulit.
Menurut Eisha, justru saat ini terjadi pelemahan daya beli pada kelas menengah.Data terbaru menunjukkan pekerja informal pada Februari 2025 mencapai 59,4 persen atau 86,58 juta orang.
Angka ini naik dibanding Februari 2020 yang masih 56,6 persen.
Di sisi lain, jumlah kelas menengah turun hingga 10 juta orang, sementara kelompok menuju kelas menengah justru bertambah.
"Trens ini mempengaruhi daya beli kita. Alokasi rapbn 2026 program prioritas membutuhkan anggaran yang sangat besar berimplikasi pada ruang fiskal," kata Eisha dalam diskusi virtual INDEF bersama Universitas Paramadina, Rabu (10/9/2025).
Dilihat dari outlook 2025 menunjukkan penerimaan negara, termasuk pajak, justru mengalami tren penurunan dibanding APBN 2025.
Melihat situasi saat ini, menurut Eisha, membuat kebijakan menaikan pajak kepada masyarakat justru menjadi tidak realistis.
Baca Juga: Tragis! Detik-detik Menkeu Nepal Ditelanjangi, Dipukuli, Dikejar Pendemo Sampai Masuk Sungai
"Pemerintah menginginkan adanya peningkatan penerimaan pajak, rasanya ini tidak memungkinkan dan target yang tidak mudah," ujarnya.
Kondisi seperti itu, kata Eisha, yang harus dihadapi oleh Purbaya Yudhi sebagai Menteri Keuangan yang baru.
Lebih jauh, Eisha menekankan bahwa pengelolaan anggaran perlu benar-benar dievaluasi kembali. Kebijakan fiskal, kata dia, harus mampu memberikan stimulus sekaligus mempertimbangkan visibilitas program prioritas pemerintah yang menyerap anggaran besar.
“Daripada mengejar kuantitas, baiknya kita mengejar kualitas. Sehingga risiko belanja pemerintah bisa ditekan dengan memperhatikan rasio pajak, sekaligus mengurangi beban utang dengan mendorong program-program yang benar-benar prioritas,” ujarnya.
