Suara.com - Ekonom dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) mengkritisi kebijakan pemerintah yang berencana menyuntikkan dana Rp200 triliun ke sektor perbankan. Menurutnya, langkah ini tidak akan efektif karena akar masalah ekonomi saat ini bukanlah kurangnya likuiditas, melainkan lemahnya permintaan dari masyarakat dan dunia usaha.
Kritik ini disampaikan oleh Jahen F. Rezki, Associate Director LPEM UI, dalam sebuah diskusi virtual pada Jumat (12/9/2025).
"Kebijakan yang baru-baru ini diperkenalkan oleh Pak Purbaya [Menteri Keuangan], menurut saya itu bukan [solusi] untuk akar masalah yang kita hadapi saat ini," kata Jahen.
"Jika Anda hanya menyuntikkan uang ke sektor perbankan, sementara tidak ada yang mau meminjam, maka sektor perbankan kemungkinan besar akan menggunakan uang itu untuk membeli surat utang pemerintah lagi," jelasnya.
Akar Masalah: Lapangan Kerja Berkualitas Rendah
Jahen menjelaskan bahwa lemahnya konsumsi masyarakat terjadi karena mayoritas lapangan kerja yang tercipta berada di sektor bernilai tambah rendah dengan gaji yang kecil.
"Kita tidak menciptakan lapangan kerja yang cukup baik. Dalam dekade terakhir, lebih banyak pekerjaan tercipta di sektor jasa bernilai tambah rendah, yang gajinya sangat kecil. Oleh karena itu, kita tidak melihat adanya peningkatan konsumsi," ujarnya.
Selain itu, ia menyoroti maraknya praktik korupsi dalam proses perizinan yang kini bahkan menjerat perusahaan-perusahaan besar.
"Saat ini, 60 persen perusahaan besar harus membayar suap untuk mendapatkan izin. Dulu ini hanya terjadi pada usaha kecil dan menengah, sekarang bahkan 'ikan besar' pun harus membayar lebih untuk bisa berbisnis," ungkapnya.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun ke Bank, Menko Airlangga: Pasar Akan Bergairah!
Dampaknya, pertumbuhan investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) anjlok tajam.
"Pertumbuhan FDI negatif, 7 persen lebih rendah dibandingkan sebelumnya," kata Jahen.
Ia pun mendesak pemerintah untuk memfokuskan dana ke sektor-sektor produktif yang mendorong pertumbuhan jangka panjang, bukan sekadar program populis.
"Pemerintah perlu merealokasikan dana ke sektor yang lebih produktif... seperti infrastruktur, modal manusia, dan transisi hijau, alih-alih untuk transfer populis," tegasnya.
Menutup pernyataannya, Jahen mengingatkan bahwa pergantian menteri saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah jika kebijakannya tidak berubah.
"Anda bisa mengganti menteri, tetapi jika kebijakan intinya sama, reaksi masyarakat akan tetap sama. Jika menteri baru tidak bisa menyelesaikan masalah pelemahan ekonomi dan tingginya biaya hidup, maka tidak akan ada yang berubah," pungkasnya.
