- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku sudah membahas tambang dengan Muhammadiyah.
- Bahlil sebelumnya sudah memberikan konsesi tambang untuk NU.
- Bahlil bilang sebagai pemuda Islam, wajar jika dirinya bertamu ke Muhammadiyah.
Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengaku sudah bertemu dengan Muhammadiyah. Bahlil mengaku pertemuan dengan salah satu ormas Islam terbesar itu untuk membahas tambang.
"Saya kan sering silaturahmi baik sama NU maupun sama Muhammadiyah," ujar Bahlil kepada wartawan di JCC, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Ketika ditanya lebih lanjut, apakah pertemuan itu turut membahas soal konsesi tambang Muhammadiyah, Bahlil mengakuinya, tapi tidak membahasnya secara khusus.
"Iya dikit (bahas soal tambang), tapi bukan itu. Saya kan sebagai pemuda Islam, kan boleh dong silaturahmi sama NU, sama Muhammadiyah, sama yang lain-lain juga lah," ujar Bahlil.
Bahlil, seperti yang diwartakan pada akhir September lalu, ditunjuk sebagai Dewan Pembina Pemuda Masjid Dunia. Ia juga sebelumnya aktif di HMI.
Muhammadiyah sendiri menjadi salah satu organisasi masyarakat keagamaan yang mendapatkan konsesi tambang dari pemerintah. Namun, hingga saat ini Muhammadiyah masih menanti pemberian izin usaha pertambangan atau IUP dari pemerintah.
Berbeda dengan organisasi masyarakat keagamaan Nahdlatul Ulama atau NU yang sudah mendapatkan IUP sejak awal tahun lalu. Terkait hal tersebut Bahlil menyebut pemberian konsesi untuk Muhammadiyah masih dalam proses.
"Kalau NU-kan sudah, Muhammadiyah dalam proses," kata Bahlil.
Setelah revisi Undang-Undang Minerba pada Februari lalu, organisasi masyarakat keagamaan bisa mengelola lahan pertambangan. Selain ormas keagamaan, koperasi dan UMKM juga diberikan kesempatan untuk mengelola tambang.
Baca Juga: Alarm Jakarta Tenggelam: Muhammadiyah Desak PAM Jaya Jadi 'PT' untuk Hentikan Sedot Air Tanah
Terbaru peraturan pemerintah atau PP terkait UU Minerba telah diterbitkan pemerintah. Sementara peraturan menteri terkait hal tersebut masih dalam proses pembentukan di Kementerian ESDM.