- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tambahan anggaran untuk LPDP tak bisa direalisasikan pada tahun ini.
- Menurutnya permintaan Presiden Prabowo sudah dicatat, namun realisasinya harus menunggu tahun anggaran berikutnya.
- Purbaya menjelaskan, secara teknis anggaran, penambahan dana dari uang sitaan kasus korupsi CPO tersebut tidak mungkin dilakukan pada tahun ini.
Suara.com - Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan suntikan dana besar kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) harus tertunda pada tahun ini.
Meskipun dana segar senilai Rp13 triliun dari kerugian negara kasus korupsi ekspor minyak sawit (CPO) sudah diserahkan ke kas negara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tambahan anggaran untuk LPDP tak bisa direalisasikan.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Prabowo secara langsung mencolek Menkeu Purbaya. Ia menyatakan keinginannya menambah dana LPDP agar Indonesia bisa mencetak lebih banyak sumber daya manusia unggul.
“LPDP akan saya tambahkan. Uang-uang dari sisa efisiensi penghematan, uang-uang yang kita dapat dari koruptor-koruptor itu sebagian besar kita investasi di LPDP. Mungkin yang Rp13 triliun, mungkin yang Rp13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung hari ini diserahkan ke Menteri Keuangan. Mungkin Menteri Keuangan sebagian kita taruh di LPDP untuk masa depan,” ujar Prabowo.
Menanggapi permintaan orang nomor satu di Indonesia tersebut, Menkeu Purbaya memberikan respons yang terukur. Ia mengonfirmasi bahwa permintaan Presiden Prabowo sudah dicatat, namun realisasinya harus menunggu tahun anggaran berikutnya.
"Saya belum ada diskusi detailnya. Tapi kan diminta ditambahkan dari LPDP," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).
Purbaya menjelaskan, secara teknis anggaran, penambahan dana dari uang sitaan kasus korupsi CPO tersebut tidak mungkin dilakukan pada tahun ini.
"Kalau tahun depan bisa, kalau sekarang enggak bisa," tegas Purbaya.
Baca Juga: Jual-Beli Jabatan di Bekasi Disorot Menkeu Purbaya
