- Wakil Ketua Apindo Sanny Iskandar mengatakan, kepastian regulasi menjadi hal yang sangat mendesak.
- Kata dia, terutama sejak periode kedua Presiden Ketujuh RI Joko Widodo dan kini setahun pertama Presiden Prabowo, urusan ekonomi tak bisa dilepaskan dengan politik.
- ontoh konkretnya, pemecahan sejumlah kementerian akibat penambahan kursi kabinet membuat sinkronisasi antar-kementerian belum optimal.
Suara.com - Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, kalangan pengusaha meminta kepastian regulasi. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar mengatakan, kepastian regulasi menjadi hal yang sangat mendesak.
Masalahnya, kata dia, terutama sejak periode kedua Presiden Ketujuh RI Joko Widodo dan kini setahun pertama Presiden Prabowo, urusan ekonomi tak bisa dilepaskan dengan politik. Contoh konkretnya, pemecahan sejumlah kementerian akibat penambahan kursi kabinet membuat sinkronisasi antar-kementerian belum optimal. Dan ini berdampak pada dunia usaha.
"Kami coba sesuaikan. Dan memang yang terjadi, apa yang sebetulnya [mesti] dibenahi, kami sangat mendambakan adanya kepastian dalam masalah yang berhubungan dengan kebijakan," ujar Sanny dalam acara Katadata Policy Dialogue 'Satu Tahun Prabowo-Gibran, Mengukur Langkah Awal Prabowonomics', Selasa (21/10).
Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Mohammad Ikhsan mendorong Presiden menempatkan orang-orang terbaik sesuai kepakarannya karena saat ini sedang terjadi "erosi teknokrasi." Ia mencontohkan kebijakan Biodiesel di atas 30% (B50) yang rencananya diterapkan tahun depan.
"Ini nggak make sense. Negara nggak untung, pengusaha CPO nggak untung, pengusaha biodiesel enggak untung. What for? Mestinya ada teknokrasi," ujar Ikhsan.
Ia juga menyoroti soal konsistensi. Salah satunya jargon efisiensi dari Pemerintah. Namun, pada saat yang sama, kabinet makin gemuk, belanja alat utama sistem senjata (alutsista) naik signifikan. Baginya, secara angka ini tak layak dalam pengukuran Incremental Capital Output Ratio (ICOR).
"Di mana letak efisiensi kalau kita bangun tentara yang besar, gapnya geopolitik apa bener mau perang. Kabinet yang besar, all overated cost. pasti ICOR naik. Yang disebut ICOR itu, you have to be slim, efficient," kata dia melanjutkan.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga diminta untuk menjaga birokrasi dari kepentingan politik. Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menilai birokrasi yang andal menjadi penopang negara yang maju. Siti Zuhro memberikan masukan itu terkait dengan evaluasi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam masa setahun.
“Maka kalau kita, Indonesia, sudah mendeklarasikan diri ingin masuk ke kelas birokrasi dunia, bahkan gak bisa ditawar, jangan lagi birokrasi ditarik-tarik ke kepentingan politik,” kata Siti Zuhro.
Baca Juga: Setahun Jadi Penyeimbang Pemerintahan Prabowo, Apa Saja yang Disorot PDI Perjuangan?
Ia mencontohkan negara tetangga seperti Singapura, yang menurut penuturannya tak mengenal politisasi birokrasi. Saat melakukan studi ke sana, ia mengatakan PNS Singapura kaget dengan perbedaan kondisi, karena di sana tidak ada birokrasi yang ditarik-tarik ke politik praktis.
“Sebagai istilahnya itu pendongkrak elektoral ataupun apapun begitu ya. Sehingga birokrasinya partisan, dukung-mendukung, sampai kelurahan, desa. Nah itu gak boleh sebetulnya,” kata dia.
Sejalan dengan hal itu, ia menggambarkan kondisi birokrasi yang terukur, kaya fungsi meskipun miskin struktur. “Kalau saat ini kaya struktur, saya khawatir menjadi miskin fungsi,” kata dia.
