-
Hilirisasi timah di Indonesia kalah saing karena biaya yang tidak efisien.
-
Produk turunan timah Malaysia lebih murah akibat insentif pajak.
-
BKPM mendekati Kemenkeu minta relaksasi pajak di sektor pertambangan.
Suara.com - Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengakui biaya hilirisasi itu tidak murah, salah satunya hilirisasi timah.
Bahkan, karena tidak efisien dalam hal biaya, membuat produk turunan timah di Indonesia kalah dengan Malaysia. Hal inilah yang membuat investor malas masuk berinvestasi hilirisasi di dalam negeri.
"Dalam industri timah. Raw materialnya di kita, hilirisasinya, smelternya di kita, kemudian barang ini masuk ke bursa. Lalu diambil oleh pabrikan solder di Malaysia dan diambil oleh pabrikan solder di Indonesia, Tapi apa yang terjadi? Harga solder dari Malaysia, impor masuk ke sini, harganya lebih murah daripada harga produksi," ujar Todotua saat menghadiri acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Todotua menuturkan, setelah ditelusuri, alasan utama produk turunan Timah Malaysia lebih murah karena banyaknya insentif pajak yang diberikan pemerintahnya terhadap investor.
Kondisi itu, terbalik dengan Indonesia, di mana produk pertambangannya justru dihadapkan pajak berlapis.
"Tambang kita kenapa pajak, masuk ke tier satu, kena pajak. Keluar, naik ke bursa, kena pajak. Dari bursa, turun ke buyer-nya, pabrik solder atau tin chemical beli, kena pajak. Jual lagi kena pajak," katanya.
Untuk atasi masalah itu, Todotua tengah mendekati Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar ada relaksasi pajak yang diberikan ke sektor pertambangan.
"Kementerian Investasi, sekarang ini progresif, aktif. Kita bicara dengan Kementerian Keuangan, beberapa hal strategik yang memang kita mintakan untuk bagaimana kita memitigasi supaya ini menjadi kompetitif," jelasnya.
Todotua menambahkan, selain pajak BKPM juga tengah mempermudah dari sisi perizinan maupun regulasi, agar investor gampang masuk berinvestasi.
Baca Juga: Purbaya Temui LPDP usai Diminta Prabowo Uang Sitaan Korupsi Rp 13 Triliun buat Beasiswa
"Strategi kawasan juga kita dorong, karena di kawasan itu nanti kita akan benar-benar genjot, supaya beberapa macam yang namanya diskresi, deregulasi kita memainkan di situ," pungkasnya.
