Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp2.685.000
Beli Rp2.530.000
IHSG 5.886,032
LQ45 586,842
Srikehati 288,489
JII 347,233
USD/IDR 17.977

Wamen Investasi Bujuk Menkeu Purbaya Relaksasi Pajak Sektor Pertambangan

Achmad Fauzi

Selasa, 28 Oktober 2025 | 15:58 WIB
Wamen Investasi Bujuk Menkeu Purbaya Relaksasi Pajak Sektor Pertambangan
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Todotua Pasaribu. [Suara.com/Achmad Fauzi].
  • Hilirisasi timah di Indonesia kalah saing karena biaya yang tidak efisien.

  • Produk turunan timah Malaysia lebih murah akibat insentif pajak.

  • BKPM mendekati Kemenkeu minta relaksasi pajak di sektor pertambangan.

Suara.com - Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengakui biaya hilirisasi itu tidak murah, salah satunya hilirisasi timah.

Bahkan, karena tidak efisien dalam hal biaya, membuat produk turunan timah di Indonesia kalah dengan Malaysia. Hal inilah yang membuat investor malas masuk berinvestasi hilirisasi di dalam negeri.

"Dalam industri timah. Raw materialnya di kita, hilirisasinya, smelternya di kita, kemudian barang ini masuk ke bursa. Lalu diambil oleh pabrikan solder di Malaysia dan diambil oleh pabrikan solder di Indonesia, Tapi apa yang terjadi? Harga solder dari Malaysia, impor masuk ke sini, harganya lebih murah daripada harga produksi," ujar Todotua saat menghadiri acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Timah yang dihasilkan PT Timah tbk (dok. PT Timah)
Timah yang dihasilkan PT Timah tbk (dok. PT Timah)

Todotua menuturkan, setelah ditelusuri, alasan utama produk turunan Timah Malaysia lebih murah karena banyaknya insentif pajak yang diberikan pemerintahnya terhadap investor.

Kondisi itu, terbalik dengan Indonesia, di mana produk pertambangannya justru dihadapkan pajak berlapis.

"Tambang kita kenapa pajak, masuk ke tier satu, kena pajak. Keluar, naik ke bursa, kena pajak. Dari bursa, turun ke buyer-nya, pabrik solder atau tin chemical beli, kena pajak. Jual lagi kena pajak," katanya.

Untuk atasi masalah itu, Todotua tengah mendekati Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar ada relaksasi pajak yang diberikan ke sektor pertambangan.

"Kementerian Investasi, sekarang ini progresif, aktif. Kita bicara dengan Kementerian Keuangan, beberapa hal strategik yang memang kita mintakan untuk bagaimana kita memitigasi supaya ini menjadi kompetitif," jelasnya.

Todotua menambahkan, selain pajak BKPM juga tengah mempermudah dari sisi perizinan maupun regulasi, agar investor gampang masuk berinvestasi.

"Strategi kawasan juga kita dorong, karena di kawasan itu nanti kita akan benar-benar genjot, supaya beberapa macam yang namanya diskresi, deregulasi kita memainkan di situ," pungkasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Purbaya Temui LPDP usai Diminta Prabowo Uang Sitaan Korupsi Rp 13 Triliun buat Beasiswa

Purbaya Temui LPDP usai Diminta Prabowo Uang Sitaan Korupsi Rp 13 Triliun buat Beasiswa

Bisnis | Selasa, 28 Oktober 2025 | 15:54 WIB

Pemerintah Rayu Toyota Bangun Pabrik Etanol

Pemerintah Rayu Toyota Bangun Pabrik Etanol

Bisnis | Selasa, 28 Oktober 2025 | 14:18 WIB

Rokok Ilegal Ancam APBN, Ekonom Ingatkan Pengawasan Ketat di Tengah Jeda Kenaikan Cukai

Rokok Ilegal Ancam APBN, Ekonom Ingatkan Pengawasan Ketat di Tengah Jeda Kenaikan Cukai

Bisnis | Selasa, 28 Oktober 2025 | 09:34 WIB

Terkini

Sepanjang Tahun 2025, Pertamina EP Cepu Torehkan Kinerja Moncer

Sepanjang Tahun 2025, Pertamina EP Cepu Torehkan Kinerja Moncer

Bisnis | Jum'at, 12 Juni 2026 | 20:48 WIB

Laba Naik Saat Industri Media Berat, Emiten DIGI Bongkar Strategi Rahasianya

Laba Naik Saat Industri Media Berat, Emiten DIGI Bongkar Strategi Rahasianya

Bisnis | Jum'at, 12 Juni 2026 | 19:34 WIB

Aura Research Jadi Senjata Baru DIGI, Andalkan AI untuk Riset hingga Advokasi Bisnis

Aura Research Jadi Senjata Baru DIGI, Andalkan AI untuk Riset hingga Advokasi Bisnis

Bisnis | Jum'at, 12 Juni 2026 | 19:26 WIB

Pegadaian dan KSEI Perkuat Ekosistem Emas Melalui Investasi ETF Emas

Pegadaian dan KSEI Perkuat Ekosistem Emas Melalui Investasi ETF Emas

Bisnis | Jum'at, 12 Juni 2026 | 19:17 WIB

Laba Bersih Arkadia Digital Media (DIGI) Melonjak 45,1% di 2025, Siapkan Ekspansi Bisnis AI

Laba Bersih Arkadia Digital Media (DIGI) Melonjak 45,1% di 2025, Siapkan Ekspansi Bisnis AI

Bisnis | Jum'at, 12 Juni 2026 | 19:05 WIB

RI Siapkan Indonesia Center New York, Bidik Investasi dan Ekspansi Bisnis ke AS

RI Siapkan Indonesia Center New York, Bidik Investasi dan Ekspansi Bisnis ke AS

Bisnis | Jum'at, 12 Juni 2026 | 18:59 WIB

Domestik Lesu, SIG Mau Kirim 1 Juta Ton Semen ke Pasar AS Lewat Dermaga Baru

Domestik Lesu, SIG Mau Kirim 1 Juta Ton Semen ke Pasar AS Lewat Dermaga Baru

Bisnis | Jum'at, 12 Juni 2026 | 18:54 WIB

Industri Manufaktur Didesak Beralih ke Energi Hijau, Jangan Tunggu Sampai Kalah Saing

Industri Manufaktur Didesak Beralih ke Energi Hijau, Jangan Tunggu Sampai Kalah Saing

Bisnis | Jum'at, 12 Juni 2026 | 18:50 WIB

Selisih Harga Makin Lebar, Migrasi Pertamax ke Pertalite Berpotensi Jadi Risiko Besar bagi APBN

Selisih Harga Makin Lebar, Migrasi Pertamax ke Pertalite Berpotensi Jadi Risiko Besar bagi APBN

Bisnis | Jum'at, 12 Juni 2026 | 18:40 WIB

Sekarang UMKM Bisa Ekspor ke Eropa Setelah IEU-CEPA Disepakati

Sekarang UMKM Bisa Ekspor ke Eropa Setelah IEU-CEPA Disepakati

Bisnis | Jum'at, 12 Juni 2026 | 18:39 WIB