4. Pengelolaan pajak menjadi lebih terukur dan dapat dipantau dengan sistem yang jelas.
5. Memperkuat sinergi pusat dan daerah.
6. Opsen menciptakan kolaborasi yang lebih adil antara kedua pihak tanpa sistem bagi hasil yang rumit seperti sebelumnya.
Jenis Pajak yang Menerapkan Opsen
Berdasarkan UU HKPD, ada tiga jenis pajak yang kini memiliki komponen opsen, yaitu:
1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Opsen PKB ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota sebagai tambahan dari pokok pajak kendaraan bermotor.
Pembayarannya dilakukan setiap tahun bersamaan dengan pajak kendaraan melalui Samsat maupun aplikasi daring.
Sistem pembayaran sudah otomatis menghitung total pajak termasuk opsen, jadi tidak perlu dilakukan secara terpisah.
Penerimaan dari opsen PKB akan masuk ke kas daerah dan dicatat sebagai PAD.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Ogah Tarik Cukai Popok hingga Tisu Basah, Tunggu Ekonomi Membaik
Rata-rata tarif opsen PKB adalah 66% dari pokok PKB yang dibayarkan wajib pajak.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
Opsen BBNKB dikenakan ketika terjadi perpindahan kepemilikan kendaraan, baik karena jual beli, hibah, maupun warisan.
Tujuan utamanya sama dengan opsen PKB, yaitu memperkuat pendapatan daerah tanpa menambah beban masyarakat.
Besaran tarifnya juga 66% dari pokok BBNKB, dan hasilnya disalurkan untuk mendukung kegiatan pembangunan di wilayah tersebut.
3. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
