Menkeu Purbaya Ubah Aturan Kompensasi Bantu Arus Kas Pertamina dan PLN

Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah merubah aturan terkait pembayaran kompensasi subsidi energi terhadap PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero).

Awalnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) wajib membayar kompensasi terhadap dua BUMN itu setiap tiga bulan sekali atau kuartalan. Namun, itu juga perlu peninjauan dari sisi mendalam yang kadang kala proses pembayaran terhambat.

Namun, lewat aturan yang baru yakni, Peraturan Menteri Keuangan 73 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Tarif Tenaga Listrik pembayaran kompensasi bisa lebih cepat.

Dengan aturan tersebut, Menkeu Purbaya mempercepat proses pembayaran dari yang per kuartal menjadi bulan.

Menkeu Purbaya bilang, alasan percepatan pembayaran kompensasi ini untuk memperbaiki arus kas perusaaan pelat merah tersebut.

"Memperbaiki cashflow. Jangan saya dituduh gak bayar hutang gitu. Kira-kira Cashflow mereka akan lebih bagus," ujarnya saat ditemui di Hotel Westin, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Kompensasi Tidak Full

Akan tetapi, Menkeu Purbaya tidak bermurah hati menggelontorkan pembayaran kompensasi kepada PLN dan Pertamina. Dia menerangkan, pemerintah hanya akan membayarkan sebagian dari kompensasi subsidi energi.

"Jadi, setiap bulan akan dapat 70 persen.  Nanti 30 persen dihitung di bulan September," ucapnya.

Purbaya menambahkan, pemerintah akan menghitung kembali sisa kompensasi 30 persen yang belum terbayar, di mana akan danannya akan dialokasikan pada bulan September.

"Nanti kalau itu kurang, sisanya dibayar September semua. Jadi 9 bulan pertama dibayar di bulan September," tegasnya.

Perlu diingat, implementasi kebijakan anyar Menkeu Purbaya ini akan berlangsung pada tahun 2026 mendatang. Untuk tahun ini, tetap akan menggunakan skema lama.

Skema Lama

Pemerintah selama ini menerapkan skema lama dalam pembayaran kompensasi subsidi energi kepada PLN dan Pertamina, yakni dilakukan secara berkala setiap tiga bulan.

Dalam praktiknya, kompensasi baru bisa dibayarkan setelah pemerintah menyelesaikan perhitungan selisih antara harga jual yang ditahan dan harga keekonomian. Proses ini membuat beberapa kompensasi menumpuk hingga tahun berikutnya. Contohnya, kompensasi energi tahun berjalan kerap baru cair pada pertengahan tahun berikutnya.

Skema ini mencakup kompensasi untuk Pertalite dan Solar non-subsidi tertentu, serta kompensasi tarif listrik PLN ketika pemerintah memutuskan tidak menyesuaikan tarif demi menjaga daya beli masyarakat. Seluruh perhitungan diajukan oleh BUMN energi, kemudian diverifikasi Kementerian ESDM dan Kemenkeu sebelum dana dicairkan.

Apa saja Subsidi Energi

Subsidi energi di Indonesia merupakan salah satu instrumen penting pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi. Melalui kebijakan ini, pemerintah menahan harga sejumlah komoditas energi agar tetap terjangkau, mulai dari BBM, LPG 3 kg, hingga listrik.

Pada sektor BBM, subsidi diberikan langsung kepada Solar dan minyak tanah, sementara Pertalite tidak termasuk subsidi namun harganya ditahan sehingga menimbulkan kompensasi yang harus dibayar pemerintah kepada Pertamina.

Hal yang sama terjadi pada listrik, di mana rumah tangga kecil dengan daya 450 VA dan 900 VA mendapat subsidi tarif, sedangkan penahanan tarif untuk kelompok non-subsidi menimbulkan kompensasi bagi PLN.

LPG 3 kg juga menjadi komponen besar dalam belanja subsidi energi. Produk ini diperuntukkan bagi rumah tangga miskin, petani kecil, dan UMKM mikro, agar mereka tetap dapat mengakses energi dengan harga terjangkau.