- MUI menetapkan fatwa pajak berkeadilan agar pajak hanya dikenakan pada harta produktif, bukan kebutuhan dasar.
- DJP menegaskan PBB Perkotaan dan Perdesaan adalah kewenangan Pemda, sementara DJP mengelola sektor khusus.
- MUI merekomendasikan pemerintah meninjau ulang beban pajak progresif dan kebijakan pajak yang dianggap memberatkan rakyat.
Suara.com - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) merespons soal fatwa baru Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menetapkan pajak berkeadilan.
Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kemenkeu, Bimo Wijayanto menilai kalau fatwa pajak berkeadilan MUI itu merupakan jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemda).
"Sebenarnya yang ditanyakan itu PBB P2 (pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan), itu di (Pemerintah) daerah," katanya, dikutip dari Antara News, Senin (24/11/2025).
Dari objek pajak tersebut, peraturan yang ada telah menetapkan bahwa wewenang itu dikelola oleh Pemda yang mencakup kebijakan, tarif, penaikan dasar, hingga pengenaan tarif pajak.
Sementara objek PBB yang menjadi wewenang DJP Kemenkeu berada pada sektor kelautan, perikanan, pertambangan, dan kehutanan.
Nantinya Bimo bakal mencoba berdiskusi lagi dengan MUI untuk mengetahui lebih lanjut soal fatwa pajak berkeadilan.
"Kami juga sudah diskusi dengan MUI sebelumnya. Jadi nanti coba kami tabayyun dengan MUI," jelasnya.
MUI tetapkan fatwa pajak berkeadilan
Merespons keresahan masyarakat akibat kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dinilai tidak adil belakangan ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan fatwa tentang pajak yang berkeadilan. Keputusan ini diambil dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI MUI di Jakarta, Minggu (23/11/2025).
Ketua Bidang Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh, menegaskan bahwa objek pajak seharusnya hanya menyasar harta yang bersifat produktif atau kebutuhan sekunder dan tersier, bukan kebutuhan dasar.
"Jadi pungutan pajak terhadap sesuatu yang jadi kebutuhan pokok, seperti sembako dan rumah serta bumi yang kita huni, itu tidak mencerminkan keadilan serta tujuan pajak," ujar Asrorun.
Menurut Asrorun, pada hakikatnya pajak hanya boleh dikenakan kepada warga negara yang memiliki kemampuan finansial yang mumpuni. Ia bahkan membuat perbandingan (qiyas) antara kewajiban pajak dengan syarat nishab dalam zakat.
"Kalau analog dengan kewajiban zakat, kemampuan finansial itu secara syariat minimal setara dengan nishab zakat mal yaitu 85 gram emas. Ini bisa jadi batas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak),” jelasnya.
Atas dasar pertimbangan tersebut, MUI mengeluarkan sejumlah rekomendasi keras kepada pemerintah. Salah satunya adalah meninjau kembali beban perpajakan, khususnya pajak progresif yang nilainya dirasakan terlalu mencekik rakyat.
MUI meminta pemerintah daerah dan pusat tidak semena-mena menaikkan pajak hanya demi mengejar target pendapatan tanpa melihat kondisi riil masyarakat.
"Kemendagri dan pemerintah daerah mengevaluasi aturan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak pertambahan nilai (PPn), pajak penghasilan (PPh), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pajak waris yang seringkali dinaikkan hanya untuk menaikkan pendapatan daerah tanpa mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat," tegas Asrorun.
TERPOPULER
