Perlu dipahami bahwa skema "paruh waktu" sebenarnya didesain sebagai mekanisme transisi atau penyelamatan sementara. Skema ini awalnya dibuat agar tenaga honorer yang belum mendapatkan formasi tidak kehilangan pekerjaan atau diberhentikan massal.
Namun, dalam skenario jangka panjang revisi UU ASN, status ini tidak akan dipelihara selamanya. Mekanismenya adalah sebagai berikut:
- Penyelamatan Sementara: Honorer masuk ke keranjang paruh waktu agar tetap bekerja.
- Kenaikan Status: Ketika pemerintah daerah (Pemda) memiliki anggaran dan formasi penuh waktu tersedia, tenaga paruh waktu tersebut akan diusulkan naik status.
- Penghapusan Bertahap: Secara otomatis, seiring berjalannya waktu dan tersedianya formasi, status paruh waktu akan habis karena pegawainya telah beralih menjadi PPPK Penuh Waktu.
Dengan demikian, penghapusan istilah PPPK Paruh Waktu dalam UU bukan berarti membuang tenaga honorer, melainkan sebuah desain sistem di mana target akhirnya adalah semua pegawai memiliki status yang jelas dan penuh (full-time).
Kontributor : Rizqi Amalia
TERPOPULER
