Pemerintah Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2026 di Atas 5,4 Persen

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa melebihi 5,4 persen di tahun 2026.

Ia beralasan kalau pertumbuhan ekonomi meningkat karena stabilitas makro dan berkurangnya tekanan global yang berdampak ke Indonesia beberapa tahun belakangan.

"Pemerintahan sudah berjalan satu tahun, dan alhamdulillah perekonomian masih dalam situasi yang baik-baik saja. Pertumbuhan ekonomi kita 5 persen sudah tujuh tahun, artinya Indonesia tumbuh 35 persen dalam tujuh tahun di tengah ketidakpastian global dan berbagai krisis yang sudah kita lalui, termasuk perang tarif," katanya, dikutip dari Antara News, Senin (1/12/2025).

Menko Perekonomian Airlangga menyebut kalau tekanan global sepanjang tahun ini bisa banyak diantisipasi dan semakin terkendali. Menurutnya, stabilitas makro tetap terjaga jika dilihat dari perbaikan kepercayaan konsumen, manufaktur di level ekspansif, hingga penguatan pasar keuangan.

Selain itu nilai tukar dan inflasi juga masih dalam batas aman. Realisasi investasi juga mencapai lebih dari Rp 1.400 triliun dari target Rp 1.900 triliun hingga akhir tahun 2025.

"Berbagai faktor ketidakpastian itu sudah priced-in di tahun ini. Headwind yang berat sudah kita lewati. Karena itu outlook 2026 lebih optimistis, dan kita berharap pertumbuhan di atas 5,4 persen. Tidak ada risiko yang seberat perang Ukraina, Gaza, COVID-19, maupun perang tarif, semuanya sudah dilampaui Indonesia," beber dia.

Airlangga turut memaparkan strategi penguatan diplomasi Indonesia di internasional. Mulai dari kesepakatan tarif Trump 19 persen dengan Amerika Serikat, mempercepat proses aksesi Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP), hingga memperluas ruang partisipasi dalam BRICS+, hingga langkah menuju keanggotaan penuh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Transformasi digital turut menjadi agenda utama lewat ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA), perluasan transaksi mata uang lokal, dan perluasan interoperabilitas QRIS lintas negara.

Sedangkan di aspek domestik, Airlngga mengatakan Pemerintah kembali menekankan percepatan reformasi struktural, terutama melalui deregulasi dan penyederhanaan perizinan.

Mekanisme service level agreement telah diterapkan untuk meningkatkan kepastian proses perizinan, sementara Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) terus diperkuat untuk menyelesaikan hambatan lintas kementerian.

Adapun dalam Closed-Door Dialogue: C-Suite Forum pada rangkaian Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2025 di Jakarta, Airlangga menyampaikan di sektor energi, pemerintah fokus mengembangkan ekosistem energi hijau, termasuk Green Super Grid, Carbon Capture and Storage (CCS/CCUS), serta perluasan PLTS berbasis desa.

Diskusi dengan para CEO dan pelaku usaha itu berlangsung dinamis, mencakup masukan mengenai penguatan pasar keuangan, percepatan deregulasi, serta kebutuhan kepastian hukum dan arah kebijakan energi terbarukan.

Lebih lanjut Airlangga menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor terus diperkuat untuk meningkatkan daya saing nasional dan memastikan transformasi ekonomi berjalan efektif serta memberikan manfaat luas bagi dunia usaha.