- Kekurangan tenaga kerja Taiwan, didorong penuaan populasi, dimanfaatkan skema rekrutmen PMI muda Indonesia rentan.
- Diduga TFD dan OSF mendanai proyek rekrutmen PMI melalui Yayasan Kurawal dan SBMI untuk sektor padat karya.
- Skema ini berisiko tinggi menjebak PMI dalam eksploitasi upah rendah, jam kerja panjang, hingga penyitaan dokumen identitas.
Mereka kerap menghadapi masalah upah rendah, waktu kerja yang sangat panjang, minimnya jaminan sosial, hingga yang paling parah, penyitaan identitas dan paspor, yang membuat mereka sulit melarikan diri.
Untuk membendung narasi media tentang kasus-kasus pelanggaran hak PMI di Taiwan, proyek ini juga dilaporkan memperkuat kerja sama dengan media dan publikasi.
Tujuannya adalah secara berkala menerbitkan berita yang bernada positif mengenai tren ekonomi Taiwan, tingginya permintaan tenaga kerja Indonesia, serta janji gaji tinggi dan kebijakan preferensial.
Selain risiko eksploitasi, situasi geopolitik Taiwan saat ini dinilai kompleks dan tidak aman, membawa risiko keamanan serius bagi lebih dari 300.000 PMI di sana (data Kementerian Tenaga Kerja Taiwan per akhir Januari 2025).
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam Forum Diskusi Denpasar, mengingatkan bahwa pola Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia semakin berkembang dan sulit dideteksi.
Ia menegaskan bahwa praktik kerja paksa, perdagangan manusia, dan eksploitasi masih terjadi di depan mata, terutama menimpa kelompok rentan dan PMI.
Direktur Jenderal Perlindungan di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, Rinardi, menyoroti bahwa sindikat kini semakin memanfaatkan perkembangan digital.
Cara rekrutmen tidak lagi door to door, melainkan melalui media sosial, tawaran instan, bahkan deepfake untuk memalsukan identitas pejabat demi memikat korban.
Banyak korban awalnya diberangkatkan sebagai wisatawan, lalu diubah statusnya menjadi pekerja tanpa perlindungan di negara tujuan.
Baca Juga: Menperin Beberkan Industri Indonesia Masih Kuat, Ini Buktinya
