- Pemerintah Indonesia menunjukkan reformasi dan percepatan kebijakan sebagai upaya aksesi menuju keanggotaan OECD.
- Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terlaksana cepat.
- Deputy Secretary-General OECD Frantisek Ruzicka mengakui kemajuan reformasi signifikan dalam tinjauan Indonesia saat ini.
Suara.com - Pemerintah menyebut reformasi dan percepatan implementasi kebijakan sebagai bagian dari proses aksesi Indonesia menuju Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan, salah satu contohnya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut berhasil dijalankan dalam tempo singkat.
Airlangga menyampaikan hal itu dalam pertemuan dengan Deputy Secretary-General OECD, Frantisek Ruzicka, Kamis (11/12/2025).
Ia menjelaskan, pemerintah terus menunjukkan reformasi struktural serta transformasi kebijakan yang dapat menjadi nilai tambah dalam penilaian OECD.
Ia menilai, kecepatan eksekusi kebijakan menjadi bukti tata kelola pemerintah mampu beradaptasi.
“Salah satu program andalan Bapak Presiden pun terkait dengan makan bergisi gratis dilakukan dalam periode yang cepat,” ujarnya.
![Ilustrasi MBG. [Ist]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/09/30/81489-ilustrasi-mbg-ist.jpg)
Menurut dia, pencapaian program MBG yang telah menjangkau puluhan juta penerima dalam setahun memperlihatkan kapasitas birokrasi Indonesia dalam mengimplementasikan reformasi.
“Dalam satu tahun ini sudah hampir 44 juta di mana negara lain butuh 11 tahun,” kata Airlangga.
Di hadapan delegasi OECD, Airlangga mencontohkan MBG sebagai bagian dari transformasi yang lebih luas, mulai dari debottlenecking, debirokratisasi, hingga penyelarasan kebijakan lintas sektor.
Ia menyebut reformasi cepat ini menjadi modal penting dalam proses aksesi yang tengah memasuki tahapan technical review.
Lebih lanjut, Airlangga menegaskan bahwa program seperti MBG memperlihatkan kapasitas Indonesia memenuhi standar kebijakan publik yang lebih baik, sejalan dengan prinsip OECD.
Pemerintah, kata dia, akan terus menunjukkan proses yang transparan dan terbuka dalam setiap tahap aksesi.
“Proses yang Indonesia lakukan adalah transparan dan terbuka," ujar Airlangga.
Deputy Secretary-General OECD, Frantisek Ruzicka, mengakui adanya kemajuan signifikan dalam berbagai kebijakan pemerintah Indonesia.
Ia menyampaikan bahwa langkah-langkah yang dilakukan Indonesia selama ini terlihat jelas dalam tinjauan OECD.