Menko Zulhas: Ahli Gizi di MBG Wajib Ada!

Suara.com - Pemerintah membuka peluang lebih luas bagi lulusan di luar jurusan gizi untuk mengisi posisi Ahli Gizi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kebijakan ini diambil untuk mempercepat pemenuhan tenaga profesional dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terus berkembang.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengatakan kebutuhan tenaga ahli tidak mungkin terpenuhi jika hanya mengandalkan lulusan baru program studi gizi. Tingginya kebutuhan di lapangan membuat pemerintah harus mengambil langkah adaptif.

“Kalau ahli gizi nggak ada, boleh juga sekarang sarjana kesehatan masyarakat. Kan dia juga belajar gizi. Sama sarjana teknologi pangan, itu kan belajar gizi juga,” ujar Zulhas usai rapat koordinasi terbatas di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta.

Zulhas menjelaskan, percepatan pemenuhan tenaga menjadi krusial mengingat cakupan MBG semakin luas. Hingga kini terdapat 16.630 SPPG yang melayani 47,2 juta penerima manfaat, jumlah yang baru mencakup separuh dari target nasional.

Pemerintah mendorong pembentukan SPPG baru, termasuk di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) agar target 82,9 juta penerima manfaat pada Maret 2026 dapat tercapai.

Meski posisi Ahli Gizi kini dapat diisi dari berbagai jurusan, Zulhas menegaskan prinsip utama program tidak berubah. Lulusan dari luar jurusan gizi tetap harus berkoordinasi dengan tenaga gizi profesional.

“Bisa sarjana gizi diganti. Kalau nggak cukup, masa kita nunggu mereka lulus dulu. Tapi harus dari sarjana kesehatan,” lanjutnya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa posisi Ahli Gizi merupakan salah satu dari tiga pilar utama yang tidak bisa dihilangkan.

“Tiga pilar itu adalah SPPG, Ahli Gizi, dan akuntan. SPPG tidak bisa jalan tanpa tiga pilar utama ini,” ujarnya.

Menurut Dadan, posisi Ahli Gizi kini dapat diisi oleh lulusan dari empat program studi tambahan, yaitu:

1. Sarjana Kesehatan Masyarakat
2. Sarjana Teknologi Pangan
3. Sarjana Pengolahan Makanan
4. Sarjana Keamanan Pangan

Meski demikian, ia menegaskan bahwa profesi ahli gizi tetap vital dalam keseluruhan sistem MBG.

Zulhas menutup dengan menekankan bahwa perluasan kualifikasi bukan pengurangan standar, melainkan percepatan pemenuhan kebutuhan teknis.

“Sarjana itu otomatis ahli gizi, bukan berarti ahli gizi tak penting. Ahli gizi tetap wajib ada,” tegasnya.