Menperin: Harus Dibuat Malu Pembeli Produk Impor yang Sudah Diproduksi di Dalam Negeri

Suara.com - Kementerian Perindustrian meminta optimalisasi pengadaan pemerintah dengan memperbanyak produk industri dalam negeri di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan e-katalog. Langkah ini diposisikan sebagai upaya memperkuat peran belanja negara terhadap sektor manufaktur nasional.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menilai pengadaan barang dan jasa memiliki pengaruh besar terhadap pergerakan industri dalam negeri.

Agus menyinggung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia serta Gerakan Beli Produk Dalam Negeri. Kedua gerakan tersebut disebut sebagai bagian dari upaya mengubah pola belanja, khususnya di lingkungan pemerintah.

“Ini adalah gerakan beli produk dalam negeri, atau bahkan gerakan untuk membuat malu membeli produk impor, apabila produk dengan spesifikasi sama sudah diproduksi di dalam negeri," ujar Agus dalam keterangannya, Senin (22/12/2025).

"Kalau kita sudah bisa produksi sendiri, maka membeli produk impor seharusnya menjadi sesuatu yang memalukan. Ini penting untuk melindungi industri dalam negeri dan sekaligus melindungi saudara-saudara kita yang bekerja pada industri tersebut,” lanjut Agus.

Agus menyebut pengadaan pemerintah perlu berperan sebagai penggerak bagi pertumbuhan industri nasional. Salah satu caranya dengan memastikan produk yang masuk ke dalam e-katalog memiliki kandungan lokal sesuai ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

“Salah satu caranya adalah memastikan e-katalog dibanjiri oleh produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN,” imbuhnya.
Ia juga menyinggung praktik sejumlah negara yang menerapkan kebijakan kandungan lokal untuk memperkuat sektor manufaktur. Menurutnya, langkah serupa sudah lazim diterapkan di berbagai negara.

“Meksiko adalah salah satu contoh success story. Negara tersebut secara konsisten menerapkan kebijakan kandungan lokal untuk memperkuat industri manufakturnya. Indonesia juga harus berani melakukan hal yang sama,” ucap Agus.

Dalam konteks nasional, Agus menilai kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan TKDN relevan untuk menghadapi tantangan struktural, termasuk praktik impor yang dinilai merugikan industri lokal.

“Mafia impor itu luar biasa tantangannya bagi kita. Karena itu, kebijakan TKDN merupakan upaya strategis yang dilakukan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri,” ujarnya.

Ia menjelaskan, preferensi terhadap P3DN tidak hanya berkaitan dengan peningkatan nilai tambah manufaktur. Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat rantai pasok dan daya saing industri nasional dalam jangka panjang.

Lebih lanjut, untuk mendorong partisipasi industri, Kementerian Perindustrian menyampaikan telah melakukan penyesuaian kebijakan TKDN melalui Peraturan Menteri Perindustrian terbaru.

Penyesuaian itu mencakup penyederhanaan penghitungan TKDN, percepatan proses sertifikasi, kemudahan bagi industri kecil, serta pemberian insentif bagi pelaku usaha yang berinvestasi di dalam negeri.

“Melalui Permenperin yang baru, kami ingin meyakinkan produsen agar berani dan aktif mencantumkan nilai TKDN pada produk-produk mereka. Dengan begitu, kita bisa membanjiri LKPP dan e-katalog dengan produk dalam negeri,” pungkasnya.