Bencana Sumatera 2025 Tekan Ekonomi Nasional, Biaya Pemulihan Melonjak Puluhan Triliun Rupiah

Lebih dari itu, sekitar 63 persen daerah terdampak memiliki kapasitas fiskal rendah hingga sangat rendah, sehingga pembiayaan mandiri hampir mustahil dilakukan, bahkan dengan refocusing anggaran secara maksimal. 

Di sisi lain, keterbatasan ruang fiskal APBD dan APBN dinilai tidak cukup untuk menopang pembiayaan rehabilitasi secara menyeluruh.

Peningkatan status menjadi bencana nasional dinilai krusial untuk membuka akses pendanaan tambahan, termasuk bantuan internasional, guna mempercepat pemulihan ekonomi kawasan Sumatera.

Secara sektoral, CORE juga memperkirakan koreksi akan terjadi pada hampir seluruh sektor unggulan di tiga provinsi terdampak. 

Output sektor perkebunan dan industri kelapa sawit di Aceh diproyeksikan turun -0,08 persen, di Sumatera Barat -0,09 persen, dan di Sumatera Utara sekitar -0,01 persen.

Sektor konstruksi menjadi yang paling terpukul, dengan potensi kontraksi mencapai -2 persen di Aceh, -1,3 persen di Sumatera Barat, dan -0,8 persen di Sumatera Utara. 

Sektor lain seperti transportasi, jasa keuangan, dan komunikasi juga diperkirakan mengalami pelemahan signifikan.

Bagi CORE, rangkaian dampak ini menegaskan satu kesimpulan penting: pertumbuhan ekonomi tanpa fondasi keberlanjutan hanya akan menghasilkan “PDB semu.” 

Tanpa reformasi struktural dalam tata kelola kehutanan, pengelolaan ekonomi ekstraktif, dan kebijakan lingkungan, pertumbuhan tinggi hanya bersifat jangka pendek.

Ketika bencana datang, biaya pemulihan yang harus ditanggung justru melonjak berkali lipat dan beban terberat kembali jatuh pada masyarakat yang paling rentan secara ekonomi.