- CSIS mengidentifikasi empat risiko utama perekonomian Indonesia 2026: perlambatan global, masalah fiskal domestik, meningkatnya pengangguran terdidik, dan gejolak harga pangan/energi.
- Kondisi ekonomi global diperkirakan melambat akibat tekanan di AS dan Tiongkok, berpotensi memicu volatilitas pasar keuangan Indonesia.
- Risiko domestik mencakup defisit fiskal membesar dan peningkatan pengangguran usia muda terdidik yang perlu penanganan kebijakan prudent.
Selain itu, pemutusan hubungan kerja (PHK) terus meningkat. Sepanjang 2025, sekitar 80.000 pekerja tercatat terkena PHK, dengan konsentrasi terbesar di Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah.
“Pengangguran muda dan terdidik ini berbahaya. Mereka melek digital, vokal, dan jika tidak terserap pasar kerja, bisa menjadi discontent yang sewaktu-waktu meletup seperti bom waktu,” kata Deni.
Risiko keempat berkaitan dengan potensi gejolak harga pangan dan energi. Meski inflasi umum masih terjaga, tekanan pada komponen volatile food terus meningkat, terutama menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.
Gangguan produksi akibat bencana alam di sejumlah daerah juga berpotensi mendorong kenaikan harga pangan strategis seperti beras. Di sisi lain, volatilitas harga energi dinilai masih menjadi ancaman, seiring ketegangan geopolitik global dan stimulus besar yang dikeluarkan China.
Menurut Deni, kenaikan harga energi dapat menekan inflasi domestik dan daya beli masyarakat jika tidak diantisipasi secara tepat.
Untuk menghadapi berbagai risiko tersebut, CSIS menyampaikan sejumlah rekomendasi kebijakan kepada pemerintah.
Pertama, pemerintah diminta menjaga kebijakan fiskal dan moneter yang prudent dengan memprioritaskan pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar guna menjaga ekspektasi pasar di tengah guncangan eksternal dan risiko arus modal keluar.
Kedua, pemerintah perlu meningkatkan penerimaan pajak dan efisiensi belanja untuk mempersempit defisit, sekaligus memperpanjang tenor utang dan mengurangi ketergantungan pada surat utang jangka pendek yang berbiaya tinggi.
Ketiga, penguatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter perlu dilakukan melalui penyelarasan penerbitan obligasi, pembelian surat utang oleh bank sentral, serta kebijakan suku bunga tanpa mengorbankan independensi Bank Indonesia (BI).
- Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
Baca Juga
Keempat, dukungan harus diarahkan pada sektor-sektor padat karya yang mengalami peningkatan PHK, disertai perluasan program pasar tenaga kerja aktif serta percepatan reskilling bagi pekerja muda dan terdidik yang rentan menganggur.
Kelima, penguatan perlindungan sosial, diversifikasi sumber impor, serta pembangunan cadangan strategis dinilai penting untuk meredam volatilitas harga pangan dan energi.
Dan keenam, pemerintah didorong memanfaatkan periode harga energi yang lebih rendah untuk mereformasi subsidi dan mengalihkan belanja ke investasi yang meningkatkan produktivitas serta mendukung transisi hijau.
TERPOPULER
