Harga Jadi Tantangan, PT Vale Catatkan Pendapatan USD 902 Juta

Suara.com - Harga nikel yang tidak stabil diakui PT Vale Indonesia Tbk sebagai tantangan yang dihadapi perusahaan sepanjang 2025. Namun demikian, Vale mencatatkan pendapatan sebesar USD 902 juta hingga November 2025.

"Memang tantangannya adalah mengenai harga realisasi, karena realisasi harga nikel sepanjang tahun 2025 ini dibawah dari apa yang kita harapkan," kata Presiden Direktur PT Vale Indonesia, Bernardus Irmanto saat rapat dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (19/1/2026).

Meski dihadapkan dengan tantangan harga, Bernardus menyebut Vale tetap mencatatkan tren yang positif.

"Pada variabel-variabel yang bisa kita kontrol seperti produksi dan biaya, PT Valley membukukan kinerja yang sangat baik," ujarnya.

Dari sisi produksi Vale mencatatkan produksi nikel matte sebesar 66.848 ton hingga November 2025 atau tumbuh 3% secara tahunan, dan penjualan nikel matte meningkat 2% menjadi 67.351 ton Ni-Co.

Adapun untuk penjualan bijih nikel saprolit sebesar 1,9 juta wmt yang berasal dari wilayah Pomalaa dan Bahodopi.

Bernardus menyebut angka itu bisa melebihi bujet yang ditetapkan pada 2025, karena data untuk Desember belum dikeluarkan perusahaan.

"Bisa saya sampaikan sambil nanti menunggu audit yang tengah berlangsung, bahwa produksi PT Vale untuk produksi nikel mat itu melebihi budget yang dicanangkan pada tahun 2025. Demikian juga penjualan ore sampai dengan akhir tahun itu juga melebihi budget yang dicanangkan di tahun 2025,” kata Bernardus.

Sementara dari sisi efisiensi, PT Vale mencatat biaya produksi di wilayah operasional Sorowako berada di kisaran US$ 9.000 per ton.

"Ini termasuk salah satu yang terbaik di Indonesia di dalam produksi nikel matte," sebutnya.

"Jadi secara kinerja, baik dalam hal produksi, penjualan ore, dan biaya, tiga variabel ini kami bisa memenuhi bahkan melebihi apa yang dicantumkan di dalam budget,” ujar Bernardus.

Ajukan Revisi RKAB

Sebelumnya Bernardus telah meminta dukungan Komisi XII DPR untuk mengajukan revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Ia mengatakan volume yang diberikan belum sebanding dengan kebutuhan untuk memenuhi komitmen suplai ke proyek hilirisasi yang sedang berjalan di Pomalaa, Morowali, dan Sorowako.

“Saat ini kami sudah memperoleh persetujuan RKAB. Namun demikian kuota yang diberikan kepada PT Vale sekitar 30 persen dari apa yang kami minta,” kata Bernardus.

Menurut dia, PT Vale perlu memastikan kecukupan bijih untuk memenuhi kewajiban pasokan ke pabrik-pabrik HPAL yang dibangun bersama mitra, termasuk kebutuhan stok awal sebelum operasi.

Bernardus menjelaskan proyek HPAL Pomalaa di Sulawesi Tenggara yang digarap bersama Huayou dan Ford menargetkan mechanical completion pada Agustus 2026, sehingga pasokan bijih untuk tahap awal perlu dipastikan sejak jauh hari.

“Di bulan Agustus 2026 itu bijih untuk memasukkan HPAL sudah harus siap. Paling tidak sudah ada stockpile untuk memasukkan tiga bulan,” ujar dia.

Ia menyebutkan kebutuhan tahunan pabrik HPAL Pomalaa berkapasitas 120.000 ton mencapai sekitar 21 juta ton limonit, serta menghasilkan sekitar 7 juta metrik ton saprolit yang juga perlu dikelola dalam rencana penambangan.

Selain Pomalaa, PT Vale juga mengembangkan proyek HPAL Morowali di Bahodopi, Sulawesi Tengah, bersama GEM dan EcoPro, dengan target mechanical completion pada kuartal IV 2026.

Bernardus menyebut kebutuhan bijih untuk pabrik HPAL Morowali mencakup sekitar 10,4 juta ton limonit dan 5,5 juta ton saprolit, termasuk kewajiban menyediakan stok minimal tiga bulan sebelum pabrik beroperasi.

Adapun proyek Sorowako Limonite di Sulawesi Selatan dikerjakan melalui joint venture antara Vale dan Huayou, dengan calon mitra ketiga yang masih dalam proses asesmen, serta target penyelesaian pada 2027.

Ia menambahkan proyek Sorowako akan membangun fasilitas HPAL di Malili, sekitar 60 kilometer dari Sorowako, dengan kebutuhan limonit tahunan sekitar 11,5 juta ton untuk kapasitas produksi 60 kiloton.

Menurut Bernardus, kecukupan kuota penambangan menjadi kunci agar perusahaan dapat memenuhi komitmen pasokan ke mitra dan pelaksanaan mandat hilirisasi yang melekat pada IUPK.

“Mudah-mudahan kami bisa mendapatkan kesempatan untuk mengajukan revisi RKAB dan mendapatkan volume yang cukup untuk memenuhi komitmen,” kata dia.

Dalam kesimpulan RDP tersebut, Komisi XII DPR RI menyatakan dapat memahami permohonan Direktur Utama PT Vale Indonesia Tbk untuk mengajukan revisi RKAB 2026 kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan kebutuhan pabrik pengolahan, rencana produksi, serta komitmen hilirisasi yang sedang dijalankan perusahaan.