Sidak ke Kepulauan Riau, Mentan Amran Bongkar 1.000 Ton Beras Ilegal: Ini Harus Diusut Tuntas

Suara.com - Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kawasan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.

Sidak ini dilakukan menyusul pengungkapan kasus ribuan ton beras ilegal yang diduga masuk tanpa prosedur karantina maupun kepabeanan.

Dalam peninjauan tersebut, Amran menegaskan praktik penyelundupan pangan bukan persoalan sepele.

Ia menyebut tindakan itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap petani sekaligus ancaman bagi kedaulatan pangan nasional.

“Ini tidak boleh dibiarkan. Kita sudah swasembada, stok beras nasional lebih dari 3 juta ton. Tapi masih ada pihak-pihak yang memasukkan beras secara ilegal. Ini mengganggu petani kita, 115 juta rakyat Indonesia yang menggantungkan hidup dari pertanian,” jelas Amran dalam keterangannya, Selasa (20/1/2026).

Dari hasil penindakan aparat, total beras ilegal yang diamankan mencapai 1.000 ton. Sebanyak 345 ton di antaranya masih tersimpan di gudang Bea Cukai Tanjung Balai Karimun.

Amran membeberkan, beras tersebut diangkut menggunakan enam kapal dari FTZ Tanjung Pinang. Menurutnya, wilayah itu secara faktual bukan daerah penghasil beras sehingga pola distribusinya dinilai janggal.

Lebih lanjut, beras ilegal tersebut justru disebut akan dikirim ke sejumlah daerah yang dikenal sebagai sentra produksi. Di antaranya Palembang dan Riau.

“Bayangkan, beras dikirim dari daerah yang tidak punya sawah ke wilayah yang justru surplus. Ini harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Jangan hanya berhenti di pelaku lapangan,” ujarnya.

Tak hanya beras, aparat juga mengamankan sejumlah komoditas lain. Barang bukti yang ditemukan antara lain gula pasir, cabai kering, bawang merah, dan bawang putih.

Komoditas tersebut diduga tidak dilengkapi sertifikat karantina, tidak melalui tempat pengeluaran resmi, serta tidak dilaporkan kepada pejabat berwenang.

Sebagian barang bukti kemudian dilelang sesuai ketentuan, sementara komoditas yang dinilai berisiko tinggi dimusnahkan.

Mentan Amran mengingatkan, pelanggaran karantina berpotensi memunculkan ancaman yang jauh lebih besar dari sekadar nilai ekonomi.

Ia menilai masuknya komoditas tanpa prosedur resmi dapat membawa penyakit maupun hama yang mengancam sektor pertanian dan peternakan nasional.

Ia pun menyinggung pengalaman Indonesia saat menghadapi penyakit mulut dan kuku (PMK) beberapa tahun lalu. Saat itu, kerugian disebut mencapai Rp135 triliun akibat kematian jutaan ternak.

“Tidak peduli satu ton atau satu juta ton, kalau masuk tanpa prosedur karantina, dampaknya sama-sama berbahaya. Negara bisa rugi besar, petani dan peternak yang paling menderita,” ucapnya.

Amran memastikan penanganan kasus ini tidak akan berhenti pada pelaku lapangan.

Ia menyebut, proses hukum akan melibatkan Satgas Mabes, Polda, TNI, Kejaksaan, Bea Cukai, serta Karantina, sejalan dengan arahan Presiden RI untuk menindak tegas kejahatan pangan.

Dia menegaskan negara tidak boleh kalah oleh oknum yang merusak kepercayaan publik dan mengganggu swasembada pangan yang telah dicapai.

“Kami akan jaga petani, jaga pangan, dan jaga negara. Tidak ada toleransi untuk praktik ilegal seperti ini,” pungkas Amran.