Kemenperin Siapkan Aturan Baru PPBB, IKM Dijanjikan Akses Bahan Baku Impor Lebih Mudah

Suara.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melakukan reformasi kebijakan untuk menjamin kemudahan, sekaligus ketersediaan bahan baku dan/atau bahan penolong bagi industri kecil dan menengah (IKM).

Langkah tersebut ditempuh lewat Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyempurnaan kebijakan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk IKM.

“Reformasi kebijakan tersebut dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga kelangsungan proses produksi IKM sekaligus menyesuaikan dengan dinamika iklim usaha dan ketentuan hukum positif yang berlaku,” kata Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya, Selasa (20/12/2026).

Agus menyampaikan, pengembangan IKM hingga saat ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Mulai dari keterbatasan akses bahan baku, teknologi, sumber daya manusia, pemasaran, hingga permodalan.

Di sisi lain, ia menuturkan masih ada sejumlah bahan baku dan/atau bahan penolong yang dibutuhkan IKM harus dipenuhi melalui impor. Kondisi ini membuat rantai pasok bagi pelaku usaha skala kecil dan menengah kerap tidak stabil.

“Kendala yang kerap dihadapi IKM dalam memperoleh bahan baku impor tersebut meliputi keterbatasan pasokan bahan baku lokal dengan spesifikasi dan standar tertentu, volume impor yang relatif kecil sehingga sulit memenuhi persyaratan impor, keterbatasan akses langsung ke produsen domestik, serta kompleksitas dokumen perizinan impor,” ungkapnya.

Menurut Agus, hambatan itu berpotensi memicu peningkatan biaya produksi. Dampak lanjutannya, daya saing IKM bisa melemah dan keberlanjutan produksi ikut terancam.

Sebagai jalan keluar, pemerintah telah membuka ruang lewat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian juncto Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023.

Regulasi tersebut memungkinkan pelaku IKM yang tidak dapat melakukan impor secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan/atau bahan penolong melalui Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong (PPBB).

Sejalan dengan ketentuan itu, Kemenperin kini tengah merancang tata kelola importasi melalui PPBB.

Aturan tersebut akan memuat mekanisme penetapan, importasi, verifikasi kemampuan IKM, pelaporan, pemantauan, hingga pemberian kemudahan melalui Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong (RPermenperin).

RPermenperin ini disiapkan agar pelaku usaha IKM yang belum mampu mengimpor secara mandiri tetap mendapat jaminan pasokan bahan baku.

Skema ini dijalankan melalui badan usaha yang memiliki Angka Pengenal Importir Umum (API-U) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah ditetapkan sebagai PPBB oleh Menteri Perindustrian.

“Untuk menjaga stabilitas industri dalam negeri, importasi bahan baku dan/atau bahan penolong melalui PPBB dipastikan penyalurannya tepat sasaran, karena impor tersebut hanya dapat disalurkan kepada IKM yang telah memiliki kontrak pemesanan dengan PPBB,” tutur Agus.

Agus menegaskan, keberadaan PPBB merupakan salah satu bentuk kebijakan afirmatif pemerintah bagi IKM.

Ia menyebut, PPBB bisa mengajukan rencana kebutuhan impor, baik untuk komoditas yang pengaturan impornya melalui Neraca Komoditas maupun komoditas lain yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“PPBB dapat mengajukan rencana kebutuhan impor, baik untuk komoditas yang pengaturan impornya melalui Neraca Komoditas maupun komoditas lain yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” imbuhnya.

Dalam rancangan aturan tersebut, PPBB nantinya ditetapkan berdasarkan komoditas tertentu beserta daftar IKM yang dilayani.

Penetapan itu menjadi dasar bagi PPBB dalam mengajukan rencana kebutuhan impor atau persetujuan impor untuk komoditas yang dipersyaratkan.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA), Reni Yanita, menjelaskan, PPBB merupakan badan usaha yang menyediakan bahan baku dan/atau bahan penolong untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha IKM. Ia menyebut PPBB wajib berbadan hukum dan berkedudukan di Indonesia.

Selain itu, PPBB juga harus memiliki atau menguasai tempat penyimpanan paling sedikit 500 meter persegi dalam satu lokasi.

Tak hanya itu, badan usaha tersebut wajib melayani sedikitnya lima pelaku usaha IKM yang menggunakan bahan baku atau bahan penolong sesuai kelompok komoditas yang diatur dalam kebijakan pengaturan impor.

Dalam rangka penyederhanaan administrasi, permohonan penetapan PPBB diajukan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

"Dengan kebijakan ini, diharapkan pelaku usaha pemegang API-U tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh penetapan sebagai PPBB. Namun demikian, pemenuhan kriteria dan persyaratan tetap harus diperhatikan, terutama kewajiban pelaporan data industri secara berkala di SIINas bagi IKM yang dilayani,” pungkas Reni.