Hadapi Tarif Baru AS, Pemerintah Dorong IKM Furnitur Garap Pasar Nontradisional

Suara.com - Pemerintah berencana memperkuat daya saing industri furnitur nasional, di tengah dinamika perdagangan global dan kebijakan tarif baru dari sejumlah negara mitra.

Melalui berbagai program pembinaan dan perluasan pasar, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan pelaku industri kecil dan menengah (IKM), mampu menembus pasar nontradisional serta beradaptasi dengan perubahan regulasi internasional.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan sektor furnitur memiliki kontribusi kuat terhadap perekonomian nasional.

“Industri furnitur merupakan salah satu sektor hilir padat karya yang memberikan nilai tambah tinggi bagi perekonomian nasional. Pada triwulan III tahun 2025, sektor ini berkontribusi 0,92 persen terhadap PDB nonmigas,” ujarnya kepada wartawan, Senin (24/11/2025).

Agus menuturkan, nilai ekspor furnitur juga menunjukkan tren positif. Hingga triwulan II-2025, ekspornya mencapai 0,92 miliar Dolar AS, sedikit meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Adapun Amerika Serikat masih menjadi pasar terbesar dengan capaian 54,6 persen,” ucapnya.

Selain furnitur, industri kerajinan juga ikut tumbuh dengan nilai ekspor 173,49 juta Dolar AS pada periode yang sama, naik 9,11 persen secara tahunan.

Agus menyebut, pertumbuhan ini tak lepas dari kreativitas pelaku usaha serta keunggulan bahan baku lokal.

“Sektor furnitur dan kerajinan Indonesia bukan hanya menunjukkan kreativitas dan keterampilan, tetapi juga mengangkat keunggulan sumber daya lokal,” kata dia.

Kemenperin kini mendorong IKM furnitur untuk merambah pasar nontradisional, sebagai strategi menghadapi ketidakpastian global.

Menurut Direktur Jenderal IKMA, Reni Yanita, perluasan pasar menjadi langkah penting untuk menjaga daya saing ekspor.

“Diperlukan strategi khusus untuk memperluas pasar baru nontradisional, di luar Amerika Serikat, seperti Eropa Timur, Timur Tengah, Amerika Latin, hingga negara-negara Asia seperti India dan Jepang,” jelasnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa persyaratan kualitas di sejumlah negara cukup ketat, terutama Eropa. Reni mencontohkan berbagai standar lingkungan yang harus dipenuhi.

"Negara seperti Jerman, Belanda, dan Kanada memberlakukan regulasi ketat terkait emisi senyawa kimia berbahaya seperti VOC. Ada pula standar formaldehida EPA, Sertifikasi ECO Mark dari Jepang, hingga sertifikasi Dubai Central Laboratory (DCL),” jelasnya.

Reni menambahkan bahwa kinerja ekspor IKM furnitur saat ini juga dipengaruhi oleh kebijakan perdagangan Amerika Serikat.