Gaspol Tangani Pascabencana Aceh, Menteri PU: Tak Boleh Ada Daerah Terisolir

Suara.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat penanganan pascabencana di Provinsi Aceh secara terpadu. Langkah ini dilakukan lintas sektor mulai dari Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, hingga Prasarana Strategis guna mempercepat pemulihan layanan dasar pascabencana Sumatera.

Menteri PU, Dody Hanggodo, mengatakan penanganan infrastruktur pascabencana dilakukan secara simultan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Penanganan ini harus segera kita kerjakan bersama-sama dan serentak supaya pemulihan bisa berjalan lebih cepat dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan dengan arahan Presiden Prabowo, tidak boleh ada satu pun kabupaten dan kota yang terisolir,” kata Dody dalam keterangannya, Senin (26/1/2026).

Pada sektor Sumber Daya Air, Kementerian PU memfokuskan penanganan pada pembenahan bendung, pengamanan sungai, serta pengendalian sedimen.

Sejumlah bendung dilaporkan terdampak akibat sungai yang melebar dan mendangkal, sehingga berpotensi mengganggu suplai air irigasi.

Selain itu, pengendalian sungai dilakukan melalui pembangunan dan penguatan sabo dam di wilayah hulu.

Proteksi tanggul juga dilakukan untuk mencegah pelebaran sungai yang dapat mengancam permukiman maupun infrastruktur di sekitarnya.

“Sementara waktu kita akan menggunakan sumur bor untuk mengalirkan air secara temporary bagi kebutuhan masyarakat. Tetapi di waktu bersamaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air akan mempercepat proses pembenahan bendung yang terdampak bencana, termasuk dengan intake SPAM," jelas Dody.

Pihaknya menyatakan, dikerjakan secara simultan supaya tidak saling menunggu dan harapannya dalam tempo waktu sesingkat-singkatnya bisa selesai semua.

Sementara di sektor Cipta Karya dan Prasarana Strategis, Kementerian PU juga telah melakukan pembersihan sarana fasilitas umum yang terdampak. Mulai dari tempat ibadah, sarana kesehatan, sekolah, hingga fasilitas publik lainnya.

Tak hanya itu, Kementerian PU juga membangun fasilitas pelayanan publik berupa puskesmas darurat dan kawasan rumah hunian terpadu untuk masyarakat terdampak.

Puskesmas darurat tersebut dibangun secara modular dan dilengkapi fasilitas pelayanan kesehatan dasar hingga rawat inap. Dengan begitu, fasilitas ini bisa segera difungsikan untuk melayani warga terdampak bencana.

Sedangkan kawasan hunian terpadu dilengkapi fasilitas pendukung, seperti ruang komunal dan area bermain. Fasilitas ini disiapkan untuk menunjang aktivitas sosial masyarakat selama masa pemulihan.

Dody menyebut seluruh penanganan infrastruktur pascabencana dilaksanakan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Tidak boleh ada wilayah yang terisolir dan tidak boleh ada layanan dasar masyarakat yang terhenti. Kita bangun kembali Aceh dengan lebih baik, lebih aman, dan lebih tangguh terhadap bencana,” pungkasnya.

Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Arie Setiadi Moerwanto menambahkan, Kementerian PU telah siap memasuki tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Menurut Arie, tahapan tersebut akan dilakukan dengan mengintegrasikan infrastruktur dasar di bidang konektivitas, sumber daya air, hingga sarana prasarana strategis.

Dia menambahkan, Direktorat Jenderal Bina Marga menerapkan design and build, sementara Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menerapkan desain cepat. Sementara Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Prasarana Strategis menerapkan sesuai kebutuhan.

"Seluruh direktorat jenderal telah mengumpulkan data dalam 3 bulan terakhir dan kami akan mengintegrasikan kesiapan kami dalam mencapai build back better,” pungkas Arie.