Jelang Ramadan, Pemerintah Petakan 7 Komoditas Paling Rawan Picu Inflasi

Baca 10 detik

Pemerintah mengidentifikasi tujuh komoditas pangan berisiko tinggi menyebabkan inflasi menjelang Ramadan 2026.
Tantangan utama bukan stok, melainkan ketimpangan distribusi regional yang harus diatasi dengan intervensi dini.
Pengendalian harga pangan krusial karena lonjakan berdampak langsung pada daya beli masyarakat menjelang hari besar.

Suara.com - Pemerintah memetakan tujuh komoditas pangan yang dinilai paling berisiko memicu inflasi menjelang bulan Ramadan 2026.

Komoditas tersebut menjadi fokus pengendalian harga dalam beberapa pekan ke depan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan, pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan lonjakan harga pangan kerap terjadi saat permintaan meningkat menjelang Ramadan.

“Ini perlu kita antisipasi lebih awal karena Ramadan tinggal tiga minggu lagi,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Berdasarkan paparan Kantor Staf Presiden (KSP), tujuh komoditas yang masuk kategori risiko tinggi adalah beras, cabai rawit, minyak goreng, minyak kita, daging ayam ras, telur ayam ras, serta cabai merah.

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Popi Rufaidah menjelaskan, ketujuh komoditas tersebut memiliki rekam jejak kuat sebagai penyumbang inflasi saat Ramadan dan Lebaran.

“Keempat komoditas dengan risiko sistemik tinggi adalah beras medium, cabai rawit merah, cabai merah keriting, dan jagung tingkat peternak,” kata Popi.

Ia menambahkan, jagung pakan ternak menjadi perhatian khusus karena berkaitan langsung dengan biaya produksi ayam dan telur, dua komoditas protein hewani yang permintaannya melonjak saat Ramadan.

Popi menyebut, tantangan utama saat ini bukan pada stok nasional, melainkan ketimpangan distribusi antarwilayah yang memicu disparitas harga.

“Stok nasional relatif aman, tapi distribusinya belum merata,” ujarnya.

Untuk itu, pemerintah mendorong intervensi lebih dini berbasis wilayah ekstrem, yakni daerah dengan harga sangat tinggi atau sangat rendah. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam menjaga stabilitas harga.

Tito menegaskan, pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi menjaga pasokan dan distribusi, terutama di wilayah dengan kendala logistik.

“Kalau distribusinya macet, pasti harga akan naik,” kata Tito.

Selain operasi pasar, pemerintah juga mengandalkan penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Gerakan Pangan Murah di daerah rawan inflasi.

Tito mengingatkan, pengendalian harga pangan menjelang Ramadan menjadi krusial karena langsung berdampak pada daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.