Lebih dari 500 Regulasi Kepung IHT, Ancaman PHK dan Kemiskinan Mengintai

Suara.com - Industri Hasil Tembakau (IHT) nasional dinilai semakin tertekan akibat masifnya regulasi pengendalian yang dinilai tumpang tindih dan tidak harmonis. Pelaku industri memperingatkan, kondisi ini bukan hanya berdampak pada pabrik, tetapi juga berpotensi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga menciptakan “lubang kemiskinan” baru.

Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan, mengungkapkan saat ini terdapat lebih dari 500 regulasi pengendalian yang menyasar industri rokok, mulai dari kebijakan tingkat pusat hingga peraturan daerah (Perda).

"Perlu kita ketahui juga bahwa regulasi pengendalian saat ini kalau kami inventarisir lebih dari 500 aturan, baik dari aturan pusat maupun sampai peraturan daerah. Kami memohon kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan deregulasi peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah agar dapat diseragamkan," ujar Henry.

Menurutnya, banyaknya aturan tersebut menunjukkan carut-marut regulasi yang melampaui batas kewajaran. Masifnya kebijakan pengendalian dinilai tidak efektif dan justru menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha.

Tekanan industri juga semakin terasa setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 beserta sejumlah rancangan aturan turunannya. Beberapa ketentuan yang menjadi sorotan antara lain wacana penerapan kemasan polos (plain packaging), pembatasan kadar maksimal tar dan nikotin, serta pelarangan bahan tambahan.

Henry menilai pembatasan tersebut berpotensi berdampak langsung pada karakteristik rokok kretek sebagai produk khas Indonesia. Terlebih, industri hasil tembakau memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mencapai 97 persen.

“Rokok kretek memiliki rantai pasok yang hampir seluruhnya bersumber dari dalam negeri. Jika kandungan tar dan nikotin dibatasi atau bahan tambahan dilarang, maka penyerapan hasil tembakau dan cengkih petani lokal akan terdampak signifikan,” jelasnya.

Ia menegaskan, industri tembakau selama ini menjadi salah satu sektor strategis nasional. Selain kontribusi cukai yang besar terhadap penerimaan negara, IHT juga menjadi tumpuan hidup jutaan orang. Menurut Henry, sekitar enam juta tenaga kerja menggantungkan hidupnya pada mata rantai industri tembakau, mulai dari petani, buruh pabrik, hingga distribusi.

"Dampak kebijakan terhadap industri ini tidak hanya menyentuh pabrik, tetapi juga pekerja, petani, hingga keluarga mereka. Karena itu, kebijakan perlu dirumuskan secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi," tegasnya.

Tekanan tersebut juga tercermin dari tren penurunan produksi rokok dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2019, saat tarif cukai tidak mengalami kenaikan, produksi rokok tercatat mencapai 357 miliar batang. Namun sepanjang periode 2020-2025, produksi terus mengalami koreksi, termasuk penurunan sekitar 3 persen pada periode 2024-2025.

"Regulasi yang semakin ketat dan kenaikan harga akibat kebijakan cukai berpotensi mendorong peredaran rokok ilegal. Pada akhirnya, kondisi ini justru merugikan negara dan menciptakan distorsi di pasar,” ujarnya.

Henry mengingatkan, kebijakan yang tidak mempertimbangkan keseimbangan antara aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial berisiko memicu efek berantai, termasuk terhentinya proses produksi hingga potensi PHK massal.

"Kami berharap kebijakan yang disusun dapat menjaga keberlangsungan industri, penerimaan negara, serta perlindungan terhadap tenaga kerja dan petani di dalam ekosistem pertembakauan," pungkas Henry.