- S&P Global Ratings mengkhawatirkan peningkatan biaya utang berpotensi menekan profil kredit sovereign Indonesia ke arah negatif.
- Pembayaran bunga utang diprediksi melampaui ambang batas 15 persen pendapatan negara pada tahun 2025 mendatang.
- Peringatan ini merupakan yang ketiga dari lembaga internasional bagi pemerintah terkait disiplin fiskal negara.
Suara.com - S&P Global Ratings mewanti-wanti meningkatnya tekanan fiskal, terutama biaya pembayaran utang yang lebih tinggi, menambah risiko penurunan profil kredit sovereign Indonesia dan bahkan bisa berujung pada rating negatif.
Lembaga pemeringkat kredit internasional tersebut mengatakan pembayaran bunga utang pemerintah "berkemungkinan besar" melewati ambang batas 15 persen dari total pendapatan negara pada 2025 lalu. Dan jika rasio tersebut terus berlanjut, maka S&P tak sungkan memberikan pandangan lebih negatif terhadap peringkat kredit Indonesia.
Adapun rasio bunga utang di bawah 15 persen selama bertahun-tahun dijaga pemerintah berada di bawah batas 15 persen. Tapi sejak krisis akibat Covid-19, bunga utang telah melonjak dan sampai saat ini belum mengalami penurunan berarti.
Saat ini S&P masih mempertahankan outlook stabil untuk peringkat Indonesia di level BBB. Tetapi peringatan ini harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah Presiden Prabowo.
Analis sovereign S&P Global, Rain Yin seperti dilansir dari Bloomberg, Kamis (26/2/2026) mengatakan ada dua hal yang dipantau pihaknya. Pertama adalah kerangka fiskal jangka menengah dan kedua adalah perkembangan penerimaan negara.
S&P menilai rasio pembayaran bunga utang terhadap penerimaan negara adalah faktor kunci dari daya tahan fiskal. Jika penerimaan negara terus seret, beban bunga tetap tinggi dan berisiko mengikis bantalan fiskal yang menopang peringkat utang negara.
Defisit fiskal Indonesia tahun lalu mencapai 2,9 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), lebih tinggi dari ekspektasi akibat lemahnya penerimaan negara dan membuat banyak pihak khawatir dengan disiplin fiskal Indonesia, mengingat undang-undang mengatur defisit fiskal tidak boleh mencapai 3 persen.
Penilaian S&P Global Ratings ini adalah peringatan ketiga untuk pemerintah dalam sebulan terakhir. Sebelumnya di awal Februari, MSCI Inc membekukan indeks untuk sementara dan mengancam akan menurunkan status bursa Indonesia dari emerging ke frontier market. Akibatnya pasar saham Indonesia ambruk dan kini perlahan pulih.
Setelahnya Moody’s Ratings mengubah outlook Indonesia menjadi negatif dari stabil. Lembaga itu menyoroti melemahnya tata kelola dan meningkatnya risiko fiskal di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan program-program populisnya, termasuk Makan Bergizi Gratis.
Baca Juga: Rosan Roeslani Sambangi Petinggi Moody's Rating Kenalkan Danantara
