ESDM Lobi-lobi AS Agar Sel Paner Surya RI Tak Kena Bea Masuk 104%

Suara.com -  Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung buka suara terkait sel panel surya Indonesia yang dikenakan bea masuk imbalan atau countervailing duties di Amerika Serikat (AS).

Tercatat untuk produk sel surya asal Indonesia dikenakan tarif hingga 104 persen. 

Yuliot mengaku telah melakukan penelusuran dan menemukan bahwa tidak semua produk sel surya yang dikenakan tarif tinggi dibuat di Indonesia, melainkan hanya labeling. 

"Saya juga sudah melakukan pengecekan untuk yang kena tarif yang tidak sesuai dengan ART (Agreement on Reciprocal Trade). Ya, ternyata itu hanya transshipment, itu labeling di Indonesia," kata Yuliot saat ditemui wartawan di di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta pada Jumat (27/2/2026). 

Dia menyebut pun selanjutnya Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM akan melakukan penelitian guna memastikan sel surya yang benar-benar diproduksi di Indonesia. 

"Jadi nanti untuk setiap industri solar panel, nanti Dirjen EBTKE akan meneliti kembali. Jadi mana yang labeling, yang prinsipnya transshipment, dan juga mana yang full manufacturing dalam negeri," ujar Yuliot. 

Dia pun menegaskan pemerintah akan memperjuangkan tarif yang adil untuk sel surya asal Indonesia. 

"Itu justru ini kita perjuangkan sesuai dengan tarif yang diatur di dalam ART. Ya kalau memang 15 persen, ya maksimal 15 persen. Jangan lebih dari 15 persen," ujarnya. 

Mengutip dari Reuters, Kementerian Perdagangan AS resmi mengenakan bea masuk imbalan terhadap sel dan panel surya dari Indonesia, India, dan Laos untuk menandingi subsidi pemerintah yang dinilai merusak persaingan harga. 

Langkah proteksionis ini menyasar impor senilai USD 4,5 miliar (dua pertiga total impor AS 2025). Khusus untuk Indonesia, tarif subsidi ditetapkan sebesar 104,38 persen, dengan perusahaan tertentu seperti PT Blue Sky Solar terkena tarif hingga 143,3 persen.