5 Fakta PP Nomor 9 Tahun 2026 Terkait THR dan Pajak Bagi ASN, Polisi dan Pensiunan

Suara.com - Penerbitan PP Nomor 9 Tahun 2026 bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan langkah strategis pemerintah untuk mengimbangi laju inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.

Selain sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian aparatur negara, regulasi ini bertujuan mendorong produktivitas kerja melalui modernisasi sistem kerja yang lebih adaptif dan fleksibel.

Fakta-fakta Penting PP Nomor 9 Tahun 2026

1. Dasar Hukum yang Kokoh Penyusunan aturan ini bersandar pada konstitusi dan undang-undang fundamental, di antaranya:

Pasal 5 ayat (2) UUD 1945.

UU Keuangan Negara (No. 17/2003) & UU Perbendaharaan Negara (No. 1/2004).

UU APBN Tahun Anggaran 2026 (No. 62/2024).

2. Kelompok yang Berhak Menerima (Subjek) Penerima manfaat dalam regulasi ini mencakup spektrum luas aparatur negara, baik yang masih aktif maupun yang sudah purna tugas:

Aparatur Aktif: PNS (termasuk CPNS), PPPK, Prajurit TNI, dan Anggota Polri.

Pejabat Negara: Mulai dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Anggota Legislatif (DPR), hingga Kepala Daerah.

Kelompok Purna Tugas: Pensiunan, Penerima Pensiun (ahli waris), serta Penerima Tunjangan tertentu.

3. Komponen Perhitungan Tunjangan Besaran nominal yang akan diterima dihitung berdasarkan akumulasi beberapa unsur penghasilan, yaitu:

Gaji Pokok.

Tunjangan Keluarga (Istri/Suami dan Anak).

Tunjangan Pangan (Beras).

Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum.

Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi instansi yang menerapkan.

4. Jadwal Pencairan Resmi Pemerintah memastikan penyaluran dana dilakukan secara bertahap untuk mendukung kebutuhan hari raya dan biaya pendidikan:

THR 2026: Dijadwalkan mulai cair paling cepat 10 hari kerja sebelum Idul Fitri. Mengacu pada kalender 2026, proses ini diperkirakan jatuh pada pertengahan Maret.

Gaji ke-13: Direncanakan cair pada pertengahan tahun, yakni sekitar bulan Juni atau Juli.

Ketentuan Pajak dan Administrasi

Pemerintah juga memberikan catatan khusus terkait aspek administratif:

Pajak Penghasilan (PPh 21): Melalui PMK No. 9 Tahun 2026, diatur mengenai pengenaan PPh 21 sebesar 100% dari penghasilan yang diterima, namun ketentuan ini baru akan diimplementasikan secara penuh pada 1 Januari 2027.

Kesiapan Instansi: Pengumuman aturan dilakukan jauh hari agar KPPN dan setiap instansi memiliki waktu cukup untuk menyelesaikan proses administrasi pencairan.

Untuk menghindari kekeliruan, PP ini merinci definisi operasional seperti perbedaan antara Pensiunan (aparatur yang berhenti bekerja) dan Penerima Pensiun (keluarga yang menerima manfaat karena aparatur meninggal dunia), serta penegasan bahwa istilah Hari Raya dalam konteks ini merujuk spesifik pada Idul Fitri.

Kontributor : Rizqi Amalia